Kemenhaj Perketat Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 2027

HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyiapkan penguatan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji 1448 H/2027 M.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah yang diberangkatkan memenuhi persyaratan istithaah kesehatan sekaligus mencegah persoalan perlindungan asuransi yang terjadi pada penyelenggaraan haji sebelumnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penerapan istithaah kesehatan atau istithaah sihhiyah harus menjadi perhatian sejak awal proses persiapan keberangkatan.

Pemeriksaan tersebut diperlukan agar kondisi kesehatan jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujar Dahnil di Jakarta dilansir dari web resmi Kemenhaj.

Penguatan pemeriksaan kesehatan ini berkaitan dengan persoalan pemotongan dana asuransi jemaah haji Indonesia yang memiliki riwayat sembilan jenis penyakit tertentu.

Sebelumnya, dana asuransi sebesar SAR 14 juta yang sempat dipotong telah dikembalikan ke rekening e-Wallet setelah Kemenhaj berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Dahnil menjelaskan, otoritas Arab Saudi telah memaafkan pengenaan denda terhadap jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut.

Namun, pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal bahwa ketentuan pada musim haji berikutnya akan diterapkan lebih ketat.

Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pembiayaan jemaah yang bersangkutan dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar.

Siapkan Asuransi Tambahan bagi Jemaah Risiko Tinggi

Selain memperkuat pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj juga menjajaki skema perlindungan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi atau risti.

Skema tersebut dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok jemaah yang tidak memperoleh pertanggungan dalam asuransi yang berlaku.

Dengan demikian, risiko munculnya beban biaya tidak terduga bagi jemaah maupun penyelenggaraan haji dapat diantisipasi.

Menurut Dahnil, penguatan istithaah kesehatan, kejelasan perlindungan asuransi, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pemerintah Arab Saudi harus berjalan beriringan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan,” katanya. (VD)