Indonesia Dinilai Sulit Intervensi Saudi Soal Biaya Haji, DPR Usul Dibentuk Forum Haji Internasional

HIMPUHNEWS - Kenaikan biaya Masyair yang diputuskan sepihak oleh Kerajaan Arab Saudi menjadi masalah krusial yang kini dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang mampu mengintervensi kebijakan Saudi tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori menilai bahwa intervensi terhadap kebijakan haji Arab Saudi akan berat bila dilakukan hanya oleh satu negara.

Untuk itulah, ia mengusulkan agar Indonesia bisa menginisiasi pembentukan Forum Haji Internasional, untuk mewujudkan kebijakan penyelenggaraan haji yang adil, transparan, serta dibangun atas kepentingan kolektif.

“Kami memandang perlu ada forum yang beranggotakan negara-negara di dunia, khususnya negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar seperti Indonesia, Turki, Iran, dan Pakistan, agar dapat berdiri setara dalam mengimbangi kebijakan domestik Arab Saudi yang dituangkan dalam bentuk taklimat dimana selama ini tidak tersentuh oleh logika publik,” jelas Bukhori dalam keterangan tertulis yang diterima Himpuhnews, Kamis (10/11/2022). 

Bukhori yakin, Indonesia memiliki modal besar untuk merealisasikan usulan itu. Sebagai contoh, awal November ini, Indonesia yang diwakili oleh PBNU menjadi inisiator perhelatan Religion of Twenty (R20) atau Forum Agama G20 untuk pertama kalinya dan berhasil terselenggara dengan sukses.

“Begitupun halnya dengan gagasan Forum Haji Internasional yang sangat mungkin terwujud bila pemerintah punya keinginan kuat atas hal itu. Harapannya, forum haji ini dapat dijadikan Pemerintah Indonesia sebagai modal untuk membangun komunikasi yang setara antar pemerintah di dunia untuk bernegosiasi dengan Arab Saudi," jelasnya.

Sementara itu, Bukhori menyebut bahwa pembentukan forum ini tidak hanya untuk eksekutif atau pemerintahnya saja, tetapi ini juga akan diikuti dengan dengan pembentukan forum haji antar parlemen dunia.

Bukhori menjelaskan, usulan pembentukan Forum Haji Internasional adalah respons atas pola penyelenggaraan haji yang semakin dinamis. Menurutnya, paradigma penyelenggaraan haji di era modern lebih didominasi kepentingan bisnis.

"Pola penyelenggaraan haji di Arab Saudi sudah sangat dinamis dan mengalami satu perubahan paradigma. Penyelenggaraan haji terdahulu betul-betul merupakan khidmat kepada umat, yaitu itu pelayanan sepenuhnya kepada umat, tetapi ke depan kita melihat sudah bergeser pada suatu industri haji,” pungkasnya.