DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Lebih pada Jemaah Haji Perempuan

"Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan. Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki," kata Selly dalam keterangannya dikutip Jumat (15/11).

Selly mengatakan menjelaskan saat melaksanakan ibadah haji di Raudhah, tidak mungkin jamaah haji perempuan didampingi oleh pendamping laki-laki.

Oleh karena itu, kata dia, pendamping perempuan dibutuhkan, apalagi saat jamaah perempuan tidak bisa melaksanakan ibadah karena menstruasi.

"Ini tentu menjadi perhatian kami. Kami sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sangat mampu menyiapkan para pembimbing ibadah perempuan," ujar dia.

Ia mencontohkan di Jawa Tengah, kuota jamaah haji perempuan mencapai 54 persen. Dengan demikian, mereka memerlukan jumlah pendamping haji perempuan yang ideal.

Selain itu, ia menilai bahwa pendampingan untuk jamaah lansia dan disabilitas perlu mendapat perhatian serius.

Selly memandang bahwa pendampingan bagi jamaah berusia lanjut dan disabilitas selama di tanah air maupun di Tanah Suci masih belum optimal.

"Pendamping haji yang menangani khusus para lansia dan disabilitas harus lebih mumpuni. Selama ini, pendamping-pendamping haji yang melayani lansia, baik di Arab Saudi maupun di tanah air, masih dirasakan kurang maksimal," imbuh dia.