Turunkan Angka Kematian Haji, Kemenkes Gandeng Saudi Perkuat Layanan Kesehatan bagi Jemaah

HIMPUHNEWS - Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memperkuat layanan kesehatan bagi jemaah haji. Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Menkes Budi menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan tengah menjalankan sejumlah langkah strategis, mulai dari pra-keberangkatan, layanan di embarkasi dan debarkasi, hingga pemantauan kesehatan selama jemaah berada di Arab Saudi dan saat mereka kembali ke Tanah Air.

Komitmen ini didorong oleh kolaborasi erat dengan pemerintah Arab Saudi. “Saya didatangi oleh Menteri Kesehatan Arab Saudi. Beliau menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada 2022 dan 2023. Mereka meminta agar kita benar-benar serius menangani hal ini,” ujar Menkes Budi. Ia menambahkan, “Kalau tidak, bisa saja regulasi di Arab Saudi menjadi lebih ketat, termasuk soal asuransi dan biaya pelayanan kesehatan.”

Sebagai respons, Kemenkes mempercepat pemeriksaan kesehatan jemaah sejak 2024. Pemeriksaan dilakukan sebelum keputusan keberangkatan diambil, untuk meminimalisir risiko pembatalan mendadak dan memberikan waktu untuk penanganan medis yang diperlukan. “Dengan model baru ini, kita bisa deteksi lebih awal. Kalau ada yang tidak layak secara kesehatan, bisa ditangani lebih dulu, dan hasilnya sudah mulai terlihat membaik di tahun 2024,” jelasnya.

Pemanfaatan teknologi digital juga diperkuat. Sistem pemantauan kesehatan real-time kini tersedia, bahkan dapat diakses oleh otoritas kesehatan Arab Saudi. Pemerintah Saudi sendiri mengimbau agar jemaah dengan kondisi berat tidak diberangkatkan, dan meminta adanya edukasi agar kematian di Tanah Suci tidak disalahpahami secara budaya dan keagamaan.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Menkes Budi juga meninjau langsung fasilitas kesehatan di sekitar Masjidil Haram. “Saya sudah masuk langsung ke rumah sakit di dalam Masjidil Haram. Fasilitasnya sangat lengkap. Saya minta agar ada petugas medis yang bisa berbahasa Indonesia,” ungkapnya.

Untuk mendampingi jemaah, sebanyak 1.044 tenaga kesehatan haji, 330 petugas haji daerah, 192 personel PPIH bidang kesehatan, serta 200 tenaga pendukung dikerahkan. Mereka berasal dari berbagai latar profesi, termasuk dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, hingga pengemudi logistik.

Distribusi vaksin juga menjadi perhatian utama. Hingga kini, 211.751 dosis vaksin meningitis dan 203.410 dosis vaksin polio telah disiapkan untuk 203.320 jemaah. Di sisi logistik, pengadaan obat kini dilakukan langsung di Arab Saudi. “Obat dan perbekalan kesehatan kini lebih banyak kita beli langsung di Arab Saudi agar tidak kadaluarsa dan menghindari temuan dari BPK,” kata Menkes.

Kemitraan internasional juga diperluas. Kemenkes bekerja sama dengan Abeer Medical Group—mitra rujukan kesehatan resmi yang direkomendasikan pemerintah Arab Saudi.

“Dari data yang ada, tren kasus penyakit dan kematian jemaah mulai menurun di tahun 2024. Ini hasil dari upaya kita bersama. Koordinasi yang lebih erat dengan Arab Saudi adalah kunci,” tutup Menkes Budi.

Dengan sistem yang semakin terstruktur dan kolaborasi lintas negara yang kian solid, Kementerian Kesehatan optimistis penyelenggaraan layanan kesehatan haji 2025 akan lebih baik, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia.