Pemerintah Saudi Ketat Soal Umrah, Mazaya: Syarikah Tidak Berani Main-main!
HIMPUHNEWS - Owner Mazaya Group, Obydallah Abdullah Athallah Alahmadi menyebut penyelenggaraan umrah 1447 H akan jauh lebih kondusif dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan setiap jemaah memiliki bookingan hotel dan transportasi melalui sistem Nusuk terlebih dahulu sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.
“Tidak boleh lagi ada yang main-main terkait umrah. Kalau misalnya jemaah sudah memesan kamar di Hilton, maka dia harus menginap di sana, tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Ia mengatakan bahwa Tim Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi aktif melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan setiap jemaah umrah mendapatkan pelayanan yang sesuai.
Tidak hanya itu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga tidak segan menjatuhkan sanksi bagi syarikah atau perusahaan umrah yang melanggar peraturan.
“Ada sekitar 5 atau 6 syarikah yang sudah dikenakan sanksi. Sekali lagi tidak boleh main-main soal umrah ini,” tandasnya.
Selain itu, kebijakan ini pun dinilai dapat meminimalisir terjadinya kekacauan penginapan jemaah seperti pada waktu-waktu peak season, terutama di Madinah.
“Tahun kemarin penginapan di Madinah parah, semua orang ingin menginap di dekat Masjid Nabawi, dampaknya ada jemaah yang terlempar dan sebagainya. Tahun ini hal-hal seperti itu Insya Allah tidak akan terjadi lagi,” jelasnya.
Mazaya sendiri selaku perusahaan yang telah 25 tahun berkiprah di umrah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
“Kami perusahaan dengan nama besar, kami tidak mau main-main. Kami pasti memberikan layanan yang terbaik,” pungkasnya.
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku