Pemerintah 'Maraton' Rampungkan Pembentukan Kementerian Haji

HIMPUHNEWS - Pemerintah memastikan sedang berpacu waktu menyelesaikan proses pembentukan Kementerian Haji dan Umrahsetelah DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU Haji).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah masih menunggu penetapan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Berkenaan dengan masalah keputusan RUU Haji, memang betul kemarin sudah disahkan di Paripurna di DPR, dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. (Kami) minta waktu sebentar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam (28/8/2025).

Siapa Menteri Hajinya?

Prasetyo, yang akrab disapa Pras, mengungkap perubahan nomenklatur juga menunggu keputusan presiden, termasuk siapa pejabat yang akan ditunjuk.

"Kemungkinan seperti itu (kepala BP Haji menjadi menteri, red.), tetapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden, karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Kalau sudah kita putuskan, dan Beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji, sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana," ujarnya.

Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat UU Haji.

DPR RI resmi menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahkan memprediksi Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan kementerian sekaligus pengangkatan Menteri Haji segera terbit dalam waktu dekat.

"Mungkin dalam waktu 1-2 hari ini peraturan pemerintah kan sudah turun dan Keppres untuk penetapan Menteri Haji-nya sudah akan dijalankan dalam minggu-minggu ini," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (26/8).