Komnas Haji: Kementerian Haji dan Umrah Bukan Soal Agama, Tapi Administrasi Negara

HIMPUHNEWS – Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh dipahami sebagai bentuk keberpihakan negara pada satu agama tertentu. Menurutnya, kehadiran kementerian baru ini merupakan komitmen negara dalam mengadministrasikan kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim sebagai mayoritas, dalam kerangka negara hukum.

"Negara sebenarnya tidak langsung ikut campur, hanya mengadministrasikan. Adapun urusan di dalamnya diserahkan pada agama terkait," ujar Mustolih , Sabtu (13/9/2025).

Ia mencontohkan, sejak lama negara hadir lewat regulasi keagamaan, seperti UU Jaminan Produk Halal, UU Zakat, UU Wakaf, hingga lembaga seperti Baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena itu, menurutnya wajar bila layanan negara banyak bersinggungan dengan Islam.

"Negara perlu hadir dalam isu zakat, wakaf, haji. Itu salah satunya melalui perangkat undang-undang, karena kita ini negara hukum," tegasnya.

Tantangan Berat Kementerian Baru

Meski menyambut baik, Mustolih menilai masih terlalu dini untuk menilai efektivitas kementerian baru ini.

"Undang-undangnya saja baru diparipurnakan, belum ditandatangani presiden, apalagi turunannya seperti perpres dan peraturan pemerintah. Jadi ini masih tahap normatif," katanya.

Ia mengingatkan, pekerjaan rumah kementerian ini cukup berat. Selain membangun struktur kelembagaan, mereka harus segera bergerak cepat menyesuaikan dengan tahapan haji di Arab Saudi.

"Tahapan haji di Arab Saudi sudah berjalan. Kontrak-kontrak layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina harus segera dieksekusi. Kalau tidak, bisa diambil negara lain," ungkapnya.

Mustolih juga menegaskan, sebaik apa pun aturan di Indonesia, tidak akan banyak berarti tanpa sinkronisasi dengan kebijakan Arab Saudi.

"Sebagus apa pun undang-undang yang dibuat di sini, kalau tidak diintegrasikan dengan aturan di Arab Saudi, tidak akan banyak gunanya. Karena puncak penyelenggaraan haji ada di Saudi, bukan di Indonesia," tegasnya.

Menurut Mustolih, keberhasilan Kementerian Haji akan benar-benar diuji saat musim haji tahun depan. Ia mengingatkan agar kementerian baru bekerja cepat dengan dukungan sumber daya berpengalaman dari Kementerian Agama.

"Apakah lebih transparan, akuntabel, dan mendekati zero korupsi, kita lihat nanti. Hari ini terlalu prematur menilai karena mereka belum bekerja," jelasnya.

Ia menambahkan, kementerian baru ini tidak bisa santai karena timeline haji sudah dimulai.

"Jangan diam. Timeline haji di Saudi sudah berjalan. Kementerian ini memang baru secara kelembagaan, tapi dengan dukungan SDM berpengalaman dari Kementerian Agama, saya kira bisa menjawab ekspektasi publik," pungkasnya.