Prabowo Mau Tekan Devisa Haji, Minta Jemaah Lakukan Transaksi Lewat QRIS di Tanah Suci

HIMPUHNEWS - Besarnya aliran dana ke luar negeri dari penyelenggaraan haji dan umrah kembali menjadi perhatian pemerintah. Di tengah upaya menjaga stabilitas devisa dan memperkuat ekonomi domestik, sektor perhajian dinilai menyimpan potensi kebocoran arus keuangan yang masih terlalu besar.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto agar arus devisa dari haji dan umrah dapat ditekan secara signifikan. Fokusnya bukan semata pada aspek ibadah, melainkan pada pembenahan ekosistem ekonomi yang mengiringi aktivitas haji dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, saat ini perputaran dana di sektor perhajian mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Namun, porsi terbesar dari dana tersebut justru mengalir ke luar negeri.

“Nah, 80% itu cash outflow. Karena itulah perintah Presiden adalah harus dikurangi cash outflow-nya,” kata Dahnil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2).

Prabowo menargetkan keseimbangan baru antara dana yang keluar dan masuk. Komposisi ideal yang diharapkan adalah 50% cash outflow dan 50% cash inflow, dari kondisi saat ini yang dinilai timpang.

“Pak Presiden berharap cash outflow-nya itu 50% sajalah kira-kira begitu, bisa turun sehingga cash inflow-nya 50% lagi. Tadi kan ini 80% cash outflow kan,” katanya.

QRIS Jadi Instrumen Tekan Aliran Dana Keluar

Arahan Presiden tidak hanya menyasar teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga lintas sektor ekonomi. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta untuk mengoordinasikan pembentukan ekosistem ekonomi haji yang lebih terintegrasi.

Salah satu opsi yang dibahas adalah optimalisasi penggunaan QRIS untuk transaksi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Skema ini diharapkan dapat membuat transaksi tetap tercatat dalam sistem keuangan nasional.

“Misalnya memaksimalkan QRIS kita supaya yang cash outflow tadi bentuknya kembali lagi tapi semuanya transaksinya dalam Rupiah melalui QRIS,” kata Dahnil.

Selain transaksi keuangan, pemerintah juga menyoroti ketimpangan pergerakan manusia yang berdampak pada devisa. Dahnil menyebut, sekitar 3 juta warga Indonesia berangkat ke Arab Saudi setiap tahun untuk haji dan umrah. Sebaliknya, jumlah wisatawan asal Arab Saudi dan Timur Tengah yang datang ke Indonesia masih sangat terbatas.

“Bayangkan lho kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu,” kata dia.

Untuk menyeimbangkan arus devisa, Prabowo mendorong biro perjalanan haji dan umrah agar tidak hanya menjual paket keberangkatan ke luar negeri, tetapi juga memasarkan destinasi wisata Indonesia kepada pasar Timur Tengah.

Kementerian Pariwisata pun diminta lebih agresif mempromosikan Indonesia di kawasan tersebut. Langkah ini diproyeksikan menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menambah devisa masuk.

Dahnil menambahkan, Airlangga telah berkomitmen membentuk kelompok kerja lintas kementerian guna mengorkestrasi kebijakan ekonomi haji. Pokja tersebut akan melibatkan sektor perdagangan, pariwisata, hingga logistik ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat devisa dan mengurangi ketergantungan belanja luar negeri dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.