Menjelang Ramadan, Imigrasi Soetta Perketat Skrining Umrah untuk Cegah TPPO

HIMPUHNEWS - Menjelang bulan suci Ramadan 2026, upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali menjadi fokus aparat imigrasi di Indonesia. Data terbaru menunjukkan penindakan kasus TPPO terus berlanjut sepanjang 2025 dengan ratusan laporan yang diungkap aparat kepolisian, termasuk rute ke luar negeri yang memanfaatkan modus perjalanan ibadah.

Untuk mencegah praktik perdagangan orang berkedok umrah dan tujuan perjalanan lainnya, Kantor Imigrasi Soekarno‑Hatta memperketat pengawasan penumpang calon jemaah umrah di pintu keluar negeri.

Subjek Perhatian Dicegah Lewat Sistem Pemeriksaan

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, mengatakan pihaknya memasukkan penumpang yang terafiliasi atau pernah memiliki keterkaitan dengan TPPO dalam daftar Subject of Interest (SoI). Daftar ini akan memicu alert di sistem pemeriksaan, baik melalui autogate maupun pemeriksaan manual.

"Jadi terhadap mereka yang terafiliasi ataupun pernah ikut, ataupun mungkin ada kaitan, itu kami masukkan ke dalam list Subject of Interest. Jadi ketika mungkin mereka berangkat, itu akan ada alert di sistem, baik itu autogate ataupun pemeriksaan manual dan dari situ kita melakukan pencegahan," ujar Galih, Rabu (11/2/2026).

Pengawasan tak hanya berbasis sistem. Imigrasi Soetta akan memantau gestur dan perilaku calon penumpang, serta berkoordinasi erat dengan stakeholder lain, termasuk Polresta Bandara Soekarno‑Hatta dan BP3MI Banten. Galih menyatakan rencana peluncuran PMI Lounge di Terminal 3 akan memperkuat upaya pencegahan kasus perdagangan orang.

"Ini sedang berjalan, kita akan ada kerja sama meluncurkan PMI Lounge di Terminal 3. Tunggu tanggal mainnya, di mana nanti itu juga akan mengait teman-teman BP3MI untuk lebih intens di situ untuk menekan TPPO," jelas Galih.

Upaya ini dinilai penting karena sejumlah kasus TPPO yang memanfaatkan perjalanan ibadah telah diungkap sebelumnya. Misalnya, kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta menangkap jaringan yang menggunakan rute umrah palsu atau perjalanan ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi, dengan tujuh tersangka yang ditetapkan dalam pengungkapan kasus pada 2025.

Selain pengawasan ketat terhadap penumpang umrah, Imigrasi Soetta juga memperluas cakupan cek kesehatan gratis (CKG) di wilayah kerjanya sebagai bagian dari program nasional prioritas. Pemeriksaan ini termasuk salah satu dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan arahan Presiden, kata Galih.

"Pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu dari 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu juga selaras dengan arahan Presiden, kaitan dengan Astacita di situ. Ini adalah salah satu aktualisasinya," kata Galih.

Program CKG sebelumnya telah dilaporkan melibatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di lingkungan unit layanan imigrasi, serta membuka peluang kolaborasi dengan petugas kesehatan di sekitar masyarakat.

Tren Kasus TPPO dan Ancaman Modus Baru

Sepanjang 2025, pengungkapan kasus TPPO masih tinggi. Bareskrim Polri mencatat telah menangani ratusan kasus perdagangan orang, dengan korban lebih dari seribu individu dan ratusan tersangka.

Sementara itu, di dalam dan luar negeri ada juga laporan bahwa visa umrah dan perjalanan religious lain bisa disalahgunakan oleh jaringan perdagangan manusia, meski belum semua kasus teridentifikasi secara resmi sebagai TPPO. Misalnya, visa umrah disebut berpotensi digunakan dalam praktik trafficking oleh jaringan tertentu di luar negeri.

Dengan momentum Ramadan yang akan segera tiba, langkah pengawasan di pintu keluar negeri dipandang sebagai bagian penting dari strategi pencegahan jaringan TPPO yang memanfaatkan rute ke Arab Saudi atau negara lain.