Umrah Langsung dari Lampung Masih Terkendala Landasan Bandara

HIMPUHNEWS - Keinginan masyarakat Lampung untuk bisa berangkat umrah tanpa harus transit di Jakarta atau Palembang ternyata belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pihak terkait memang terus mendorong penerbangan umrah langsung dari Bandara Internasional Radin Inten II, namun masalah utama ada di landasan pacu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengungkapkan saat ini bandara belum memenuhi standar teknis untuk melayani pesawat berbadan lebar (wide body). Pesawat jenis inilah yang dibutuhkan untuk penerbangan internasional dengan rute umrah.

“Kemarin sudah ada rapat terkait bandara internasional sesuai Peraturan Menteri Nomor 37. Untuk status internasional, diberikan waktu enam bulan untuk melengkapi rekomendasi CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine),” jelas Bambang, Senin (15/9/2025).

Menurut Bambang, pemerintah daerah sudah mengirim surat resmi kepada Angkasa Pura II dan maskapai Nam Air. Surat itu membahas soal penguatan landasan pacu dan pemasangan alat bantu pendaratan atau Instrument Landing System (ILS).

Potensi pasar jamaah umrah asal Lampung, kata Bambang, sebenarnya sangat besar. “Ini sudah berpotensi, kenapa kita tidak memakmurkan masyarakat Lampung. Biayanya nanti juga lebih murah. Kalau sekarang harus ke Jakarta dulu, PP saja bisa habis sekitar Rp1,5 juta,” ujarnya.

Diketahui, jumlah jamaah umrah dari Lampung mencapai 23 ribu orang. Angka itu jauh lebih tinggi dari syarat minimal 18 ribu jamaah per tahun.

Masalahnya, Bandara Radin Inten II saat ini hanya mampu melayani pesawat narrow body. Sedangkan syarat penerbangan umrah langsung adalah pesawat wide body dengan minimal 250 kursi. “Pavement Classification Number (PCN) landasan kita baru 63. Untuk wide body harus 73-74. Kenaikan itu butuh biaya sekitar Rp480 miliar,” kata Bambang.

Situasi semakin rumit karena bandara kini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Artinya, dana APBN maupun APBD tak bisa digunakan lagi untuk proyek infrastruktur utama. “Mungkin satu-satunya jalan adalah lewat adendum Kerjasama Pemanfaatan Aset atau investasi dari Angkasa Pura sendiri. Konsesi kerjasama dengan Dirjen Perhubungan Udara sudah 30 tahun senilai Rp500 miliar,” ungkapnya.

Meski tantangannya tidak kecil, Bambang optimistis peningkatan daya dukung landasan pacu akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Lampung. “Dua keuntungan sekaligus. Satu untuk umrah, satu lagi untuk haji, karena sejak 2010 status kita masih embarkasi antara,” tegasnya.