Dahnil: Kemenhaj dalam Fase Tarwiyah Kelembagaan, Saatnya Bersiap Transformasi

HIMPUHNEWS - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyamakan perjalanan awal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan fase tarwiyah dalam ibadah haji. Menurutnya, fase ini bukan hanya waktu menunggu, tetapi momentum bersiap menyongsong transformasi kelembagaan besar-besaran.

“Seakan kita sedang memasuki fase tarwiyah. Ini bukan sekadar menunggu, melainkan momen bersiap. Begitu pula dengan Kemenhaj hari ini, berada pada titik penting untuk menata kelembagaan, merapikan arah kebijakan, dan menyiapkan seluruh instrumen penyelenggaraan haji,” ujar Dahnil dalam forum konsolidasi kelembagaan Kemenhaj di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Filosofi Eksistensi Kemenhaj

Dahnil menegaskan ada alasan kuat di balik lahirnya Kemenhaj. Dari sisi pragmatis, haji adalah sektor bernilai ekonomi besar sehingga perlu dikelola fokus dan terspesialisasi. Dari sisi historis, haji menyimpan makna simbolik bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

“Di dunia hanya ada dua Kementerian Haji dan Umrah, yakni di Arab Saudi dan Indonesia. Ini warisan sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita,” ujarnya.

Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa haji bukan sekadar ibadah, tapi simbol kebangkitan umat. “Presiden sering mengingatkan bahwa haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga simbol kebangkitan umat. Kita belajar dari sosok HOS Cokroaminoto yang selepas berhaji justru memimpin perjuangan bangsa,” tambahnya.

Integritas Jadi Wajah Utama

Wamenhaj menekankan pesan Presiden bahwa integritas adalah wajah utama Kemenhaj. Menurutnya, jabatan yang dipegang para pejabat Kemenhaj akan diuji ketika berhadapan dengan kewenangan besar.

“Salah satu cara menekan biaya haji adalah dengan memangkas pungutan liar. Kemenhaj harus menjadi arena yang adil, tanpa intervensi dan tanpa pungli,” tegasnya.

360 SOP Baru Disiapkan

Selain filosofi dan integritas, Dahnil juga menyoroti aspek teknis. Ia menyebut Kemenhaj telah menyiapkan lebih dari 360 standar operasional prosedur (SOP) baru yang akan menjadi panduan detail penyelenggaraan haji.

“Selama ini formula kuota belum sesuai dengan amanat undang-undang. Mulai ke depan, kita akan merujuk penuh pada regulasi yang berlaku,” katanya.

Targetnya, seluruh persiapan kelembagaan bisa tuntas pada akhir Oktober 2025. “Tugas pokok kita bukan hanya menyukseskan penyelenggaraan haji, tetapi memastikan ada nyawa ekonomi dan historis di dalamnya. Inilah jiwa Kemenhaj,” tutup Dahnil.