Resmi Ditunjuk Jadi Syarikah Mitra Pemerintah, Al-Bayt Guest Janji Hadirkan Layanan Penuh Ketenangan

HIMPUHNEWS – Perusahaan Syarikah Al-Bayt Guest menyampaikan apresiasi kepada Kantor Urusan Haji dan Pemerintah Indonesia usai dipercaya sebagai salah satu dari dua syarikah resmi penyedia layanan haji bagi jemaah Indonesia selama tiga tahun ke depan.

Dalam pernyataan resmi melalui laman media sosial @albaitguests, Al-Bayt Guest menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik demi kenyamanan dan kelancaran ibadah jemaah.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan mitra, serta memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah haji para jamaah dengan mudah dan penuh ketenangan,” tulis Al-Bayt Guest.

Hanya Dua Syarikah untuk 203 Ribu Jemaah

Kementerian Haji dan Umrah memastikan pada musim haji 1447 H/2026 M hanya ada dua syarikah yang ditunjuk untuk melayani 203 ribu jemaah haji reguler Indonesia: Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Servicedan Al-Bayt Guest.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut kebijakan ini sebagai terobosan besar.

“Alhamdulillah, biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/9).

Dahnil menjelaskan, kebijakan ini berbeda jauh dengan tahun 2025 lalu, ketika Indonesia masih menggunakan skema multisyarikah dengan melibatkan delapan perusahaan sekaligus. Menurutnya, sistem itu justru membuat banyak masalah di lapangan.

“Ada jemaah Indonesia yang terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena tidak ada bus, atau harus menunggu lama dari hotel ke Arafah,” kata Dahnil.

Ia mencontohkan, skema lama menyebabkan transportasi tidak teratur, sinkronisasi data berantakan, bahkan jemaah terpecah ke hotel berbeda karena diurus oleh syarikah berbeda. Kondisi ini menyulitkan petugas lapangan yang harus menjaga ribuan jemaah di tengah situasi semrawut.

Dengan hanya dua syarikah yang bertanggung jawab, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 lebih terkontrol, transparan, dan minim masalah. Layanan transportasi, akomodasi, hingga manajemen data diharapkan lebih mudah diatur sehingga jemaah bisa fokus beribadah dengan tenang.