Pemerintah Ubah Skema Distribusi Kartu Nusuk untuk Haji 2026

HIMPUHNEWS - Pemerintah berencana mengubah pola distribusi Kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Kartu pintar yang menjadi syarat utama akses legal jemaah di Arab Saudi itu akan dibagikan sejak jemaah masih berada di Indonesia, bukan lagi setelah tiba di Tanah Suci.

Kebijakan tersebut disiapkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sebagai upaya memperkuat kepastian legalitas dan kelancaran mobilitas jemaah, mulai dari Makkah, Madinah, hingga puncak ibadah haji di Arafah.

Akses Legal Sejak Awal Keberangkatan

Staf Teknis KJRI Jeddah, Hasyim Hilaby, menyatakan pembagian Kartu Nusuk di Indonesia bertujuan memberikan rasa aman bagi jemaah sebelum berangkat ke Arab Saudi.

"Kebijakan ini diambil untuk memberikan ketenangan psikologis bagi jamaah sebelum berangkat. Pentingnya nusuk bagi haji adalah sebagai akses legalitas jamaah Indonesia," ujar Hasyim saat pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Hasyim, kartu tersebut berfungsi sebagai instrumen penyaring untuk mencegah masuknya pihak-pihak ilegal yang berpotensi mengganggu pergerakan jemaah haji resmi. Dengan distribusi dilakukan di Tanah Air, persoalan teknis yang selama ini kerap muncul saat pembagian kartu di Arab Saudi diharapkan bisa ditekan.

Selain pembagian fisik, KJRI juga memastikan proses aktivasi Kartu Nusuk dilakukan lebih awal di Indonesia. Langkah ini disiapkan agar jemaah tidak lagi menghadapi kendala administratif saat tiba di Tanah Suci dan dapat langsung menjalankan rangkaian ibadah sesuai jadwal.

Aplikasi Nusuk Tidak Wajib bagi Jemaah Reguler

Menanggapi kekhawatiran jemaah, terutama kelompok lanjut usia, terkait penggunaan aplikasi digital Nusuk, KJRI menegaskan bahwa aplikasi di ponsel bukan kewajiban bagi jemaah haji reguler.

"Tidak, tidak diharuskan (aplikasi ponsel). Aplikasi yang di HP itu ibaratnya hanya sebagai backup saja. Orang-orang Indonesia ini sudah jelas dengan seragam batiknya, mereka (petugas Saudi) sudah tahu bahwa itu jamaah haji," tegas Hasyim.

Ia menjelaskan, kartu fisik tetap menjadi instrumen utama untuk akses peribadatan dan mobilitas jemaah. Aplikasi digital hanya disiapkan sebagai cadangan apabila kartu hilang atau jemaah terpisah dari rombongan.

Dengan skema ini, KJRI berharap beban teknis yang sering dikhawatirkan jemaah dapat diminimalkan, sehingga persiapan ibadah haji dapat dilakukan dengan lebih tenang dan fokus.