HIMPUH Sebut Penundaan Umrah Berpotensi Timbulkan Risiko Finansial bagi Jemaah

HIMPUHNEWS - Imbauan pemerintah agar jemaah menunda keberangkatan umrah di tengah eskalasi konflik Timur Tengah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan keselamatan, tetapi juga memunculkan konsekuensi ekonomi yang signifikan.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Muhammad Firman Taufik, menilai bahwa kebijakan penundaan perlu diiringi langkah mitigasi konkret agar tidak menimbulkan beban biaya sepihak bagi jemaah.

“Kami sangat memahami bahwa keselamatan adalah prioritas. Kalau negara sudah mengimbau, tentu itu berdasarkan pertimbangan yang matang. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan umrah ini melibatkan kontrak-kontrak bisnis. Ada perjanjian jemaah dengan travel, travel dengan maskapai, travel dengan hotel. Di dalamnya ada klausul pembatalan, deviasi, dan konsekuensi biaya. Ini yang harus dipikirkan bersama,” Kata Firman dalam wawancara bersama CNN Indonesia, Senin (02/03).

Potensi Kerugian Massal

Menurut Firman, tanpa intervensi atau fasilitasi pemerintah, jemaah berisiko menanggung biaya hangus atas tiket dan hotel yang telah dibayarkan.

“Imbauan ini punya dampak psikologis buat jemaah. Mereka punya rasa ketakutan untuk berangkat, tapi di satu sisi mereka punya keterikatan perjanjian. Hotel-hotel di Saudi sudah mengeluarkan maklumat bahwa reservasi yang tidak dipakai dinyatakan hangus. Artinya risiko biaya terbesar ada di jemaah. Karena itu pemerintah perlu menekan maskapai dan hotel agar memberi kelonggaran dalam kondisi force majeure seperti ini,” katanya panjang lebar.

HIMPUH, lanjut Firman, bersifat suportif terhadap kebijakan pemerintah. Namun asosiasi berharap pemerintah juga memitigasi dampak lanjutan dari sisi ekonomi agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Firman mengungkapkan, berdasarkan data internal HIMPUH, terdapat sekitar 10.000 hingga 20.000 calon jemaah yang sudah siap berangkat dalam waktu dekat.

“Mereka ini sudah punya tiket dan hotel. Kalau terjadi penundaan massal tanpa ada relaksasi dari maskapai dan hotel, maka jemaah yang akan paling terdampak secara finansial,” jelasnya.

Dalam konteks industri, kondisi ini juga berpotensi menekan cashflow Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terutama skala menengah dan kecil.

HIMPUH: Jangan Abaikan Imbauan, Tapi Harus Tegas dan Terukur

Meski demikian, HIMPUH menegaskan tidak menganjurkan pengabaian imbauan pemerintah.

“Sekali lagi, himbauan jangan diabaikan. Tapi kami berharap himbauan ini dipertegas dan terus di-update berdasarkan keadaan di Saudi Arabia. Karena sampai hari ini dua bandara utama yaitu Jeddah dan Madinah belum ada penutupan, dan penerbangan direct flight masih berjalan. Jadi informasi yang akurat dan terkini sangat penting,” ujarnya.

HIMPUH menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dan telah mengumpulkan data jemaah terdampak untuk dilaporkan ke Kementerian.