Terkait Haji 2026, Komnas Usul Pemerintah Minta Jaminan Keamanan Penerbangan dari Arab Saudi

HIMPUHNEWS - Di tengah eskalasi konflik kawasan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia 2026 menjadi sorotan. Komisi Nasional Haji mendesak pemerintah segera menetapkan keputusan agar ratusan ribu calon jemaah tidak berada dalam ketidakpastian.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai faktor keamanan, terutama ruang udara, menjadi aspek paling krusial mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar dengan kuota mencapai 221.000 orang.

Gelombang pertama keberangkatan jemaah dijadwalkan mulai 22 April 2026, atau kurang dari satu bulan. Kondisi ini membuat urgensi pengambilan keputusan semakin tinggi.

"Menghadapi situasi tersebut Kemenhaj telah merancang tiga skenario. Pertama, Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ketat (Jalur Aman). Kedua, Berangkat Terbatas (Sebagian). Ketiga, Tidak Berangkat (Pembatalan Total)," ujarnya dikutip kontan, Rabu (25/3/2026).

Mustolih menjelaskan, dalam skenario pertama pemerintah dapat mengalihkan jalur penerbangan ke wilayah Afrika Timur untuk menghindari zona konflik. Namun, opsi ini memiliki konsekuensi berupa tambahan waktu tempuh 3-5 jam, kebutuhan technical landing, serta peningkatan biaya operasional.

Sementara itu, skenario terburuk membuka kemungkinan pembatalan keberangkatan jika situasi memburuk secara drastis, dengan mitigasi berupa pengembalian dana atau skema simpan dana bagi jemaah.

Arab Saudi Dinilai Siap, Tapi Keputusan Harus Hati-hati

Di sisi lain, Arab Saudi sebagai tuan rumah dinilai masih optimistis menyelenggarakan ibadah haji, terlihat dari kelancaran pelaksanaan umrah pada periode Ramadan hingga Syawal.

"Yang harus menjadi pijakan utama dan paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat konfiden dan menyatakan sudah sangat siap menyelenggarakan ibadah haji," jelasnya.

Namun demikian, Mustolih menekankan bahwa Kementerian Haji dan Umrah perlu mengambil langkah ekstra hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, hingga Badan Intelijen.

Minta Jaminan Keamanan untuk 221 Ribu Jemaah

Komnas Haji juga mendesak pemerintah untuk meminta jaminan keamanan penuh kepada otoritas Arab Saudi, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia.

"Maka Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi. Dengan kata lain, jika otoritas Saudi menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh," tegasnya.

Mustolih menambahkan, dalam sejarahnya, penyelenggaraan haji tetap berjalan di tengah konflik global seperti perang dunia hingga Perang Teluk 1990. Namun, kondisi perang modern saat ini dinilai lebih kompleks dan destruktif.

Meski begitu, ia menegaskan keputusan tetap harus segera diambil agar jemaah mendapatkan kepastian.

"Perlu keberanian Kemenhaj dalam mengambil kebijakan atas penyelenggaraan ibadah haji dalam situasi perang seperti saat ini. Yang perlu menjadi perhatian juga, jemaah tidak dibebani biaya tambahan," pungkasnya.