Arab Saudi Bentuk Platform Visa Nasional Terpadu, Seluruh Layanan Visa Akan Terpusat

HIMPUHNEWS - Pemerintah Arab Saudi resmi membentuk platform visa nasional terpadu yang akan menjadi pusat seluruh layanan visa di Kerajaan. Kebijakan tersebut disetujui dalam sidang kabinet yang dipimpin Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Jeddah, Selasa (07/07).

Melansir Gulf News, platform tersebut akan berada di bawah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan menjadi platform resmi pemerintah untuk seluruh layanan visa.

Permudah Integrasi Layanan Visa

Selain menyetujui pembentukan platform visa nasional, kabinet juga mengesahkan sejumlah perjanjian dengan Hungaria, Kazakhstan, dan Polandia mengenai pembebasan visa timbal balik bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus.

Menteri Media Arab Saudi, Salman Al Dosari, mengatakan dalam sidang tersebut kabinet turut meninjau berbagai aktivitas pemerintah selama beberapa hari terakhir, terutama upaya memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat serta meningkatkan koordinasi internasional dalam mendukung perdamaian dan keamanan global.

Kabinet juga memberikan apresiasi atas partisipasi Arab Saudi dalam United Nations Counter-Terrorism Week. Dalam forum tersebut, Arab Saudi kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dalam memerangi terorisme, menghilangkan akar penyebabnya, serta memutus sumber-sumber pendanaannya.

Selain itu, kabinet menyambut baik disetujuinya secara aklamasi resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin Arab Saudi mengenai pemberdayaan perempuan di bidang keamanan siber. Resolusi tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiatif global yang diluncurkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Saudi Klaim Terdepan dalam Transformasi Digital

Dalam pembahasan lainnya, kabinet menyebut capaian Arab Saudi yang menempati peringkat pertama dunia pada ICT Development Index 2026 mencerminkan perkembangan infrastruktur digital, penguatan regulasi, serta pertumbuhan ekonomi digital yang diklaim menjadi yang terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pada agenda dalam negeri, kabinet juga meninjau berbagai indikator kinerja sektor strategis dan mencatat pertumbuhan sektor nirlaba. Hingga akhir 2025, jumlah organisasi nirlaba di Arab Saudi tercatat telah melampaui 7.200 organisasi, dengan jumlah relawan mencapai 1,7 juta orang.

Dalam sidang yang sama, kabinet turut menyetujui sejumlah nota kesepahaman dan pemberian kewenangan kerja sama internasional, antara lain dengan Singapura di bidang pembangunan sosial, Turki di sektor peradilan, Spanyol dalam pengembangan transportasi modern, serta Oman di sektor permuseuman.