Haji 2027 Disiapkan Lebih Adaptif, Ini Fokus Pembenahan Kemenhaj

HIMPUHNEWS -Penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak lagi hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan jemaah. Hal itu menjadi salah satu poin utama hasil evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah.

Evaluasi tersebut mencakup seluruh mata rantai penyelenggaraan haji, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, pemeriksaan istithaah kesehatan, hingga penguatan tata kelola penyelenggaraan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan evaluasi tidak hanya menjadi laporan atas pelaksanaan haji tahun ini, tetapi menjadi landasan penyempurnaan kebijakan pada musim haji berikutnya.

“Evaluasi ini bukan sekadar mencatat apa yang sudah terlaksana, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas layanan haji secara menyeluruh. Orientasi kita adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan kemudahan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah,” ujar Puji dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Standardisasi Hotel hingga Pengawasan Konsumsi Diperkuat

Dalam sektor akomodasi, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong standardisasi layanan hotel, meminimalkan pemisahan kelompok terbang (kloter) dengan pendamping, serta mengoptimalkan program tanazul untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas jemaah.

Pada layanan konsumsi, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap penyedia makanan agar distribusi berlangsung tepat waktu. Selain itu, penggunaan bahan baku asal Indonesia akan terus ditingkatkan disertai penyediaan makanan siap saji sebagai langkah mitigasi ketika terjadi kondisi darurat.

Transportasi hingga Manasik Ikut Dibenahi

Di bidang transportasi, evaluasi diarahkan pada penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan syarikah, penerapan sistem pemantauan armada berbasis GPS, penyempurnaan layanan penerbangan yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta penyusunan jadwal pergerakan Armuzna sejak lebih awal agar pelaksanaan berjalan lebih tertib.

Sementara itu, pembinaan jemaah juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Kementerian Haji dan Umrah akan menyempurnakan kurikulum manasik menjadi delapan kali pertemuan yang terintegrasi, meningkatkan profesionalisme petugas, serta memperkuat tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Siapkan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko

Selain peningkatan layanan langsung kepada jemaah, Kementerian Haji dan Umrah juga menyiapkan penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan haji. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan sistem pengendalian berbasis risiko, pengembangan Integrated Hajj Control System, pembentukan Command Center Operasional Haji, hingga penerapan Service Level Agreement (SLA) dan Key Performance Indicators (KPI) sebagai standar mutu layanan.

Puji menegaskan seluruh hasil evaluasi tersebut akan menjadi fondasi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.

“Hasil evaluasi ini menjadi fondasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya. Setiap perbaikan yang dilakukan harus bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah,” katanya.