Pemerintah dan Swasta Diminta Antisipasi Rencana Saudi soal Haji-Umroh

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menyampaikan, rencana Arab Saudi mengubah sistem pelaksanaan haji-umrah dari mu'assasah ke syarikah sehingga urusan haji dan umrah akan ditangani Kementerian Perdagangan Saudi, harus menjadi perhatian serius pemerintah serta penyelenggara haji dan umroh.

Menurutnya, pemerintah Indonesia dan kalangan swasta yang bergerak di bidang haji dan umroh harus bersiap melakukan antisipasi ketika ada kebijakan baru dari Arab Saudi. Dia menilai, pandemi telah membuat Saudi untuk berbenah dan memulihkan ekonomi mereka secara total.

"Akibat pandemi harus berubah meski masih trial and error mengembalikan posisi ekonomi mereka. Ketika dihantam Covid-19, banyak sektor yang rontok termasuk yang bersumber dari haji dan umroh. Maka mereka berupaya mencari terobosan," ungkapnya kepada Republika.co.id, Ahad (16/1).

Mustolih mengatakan, rencana tersebut tidak lepas dari visi Arab Saudi yang tidak ingin lagi bergantung pada minyak. Saudi ingin bergeser ke sektor lain yang salah satunya ialah pariwisata. Karena itu, pemerintah Saudi akan terus mendorong haji dan umroh agar menjadi penghasilan yang lebih signifikan.

"Rencana perubahan dari sistem lama ke yang baru nanti tidak lepas dari itu. Ini bukan lagi semata-mata sebagai persoalan ibadah, tetapi menjadi komoditas ekonomi. Jadi saya kira, apapun yang terjadi di Saudi, kebijakan apapun, itu secara otomatis berpengaruh kepada desain penyelenggaran haji umroh di Tanah Air," katanya.

Karena itu, Mustolih mengingatkan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengantisipasi apa dampak konkret terhadap penyelenggaraan haji maupun umroh. Dia menambahkan, ini juga menjadi tantangan bagi pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurut Mustolih, rencana perubahan sistem pelaksanaan haji-umroh Saudi itu bisa menekan biaya sehingga lebih efisien bagi calon jamaah karena tidak melalui PPIU. Jika itu diterapkan, yang diuntungkan adalah kalangan jamaah. Mereka dimudahkan dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh di Tanah Suci.

"Kemudahan ini bisa membuat bisnis haji-umroh tidak lagi didominasi oleh travel. Negara-negara secara global dengan sistem digital yang berkembang pesat itu menyebabkan semua transparan. Karena jika ingin mendapat devisa yang besar dari turis, misalnya dengan wisata religi, maka harus membuka diri, aksesnya dibuat mudah dan efisien," kata dia.

(ihram.co.id/ICA)