Ada Baitul Asyi hingga UMKM, Aceh Diproyeksi Jadi Model Ekonomi Haji

HIMPUHNEWS - Pengelolaan Baitul Asyi yang memberikan tambahan dana sebesar 2.000 riyal kepada jemaah asal Aceh dinilai menjadi salah satu praktik baik yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah di daerah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, bahkan mendorong Aceh menjadi tolok ukur nasional dalam pengembangan ekonomi yang tumbuh dari penyelenggaraan haji dan umrah.

“Aceh ini menjadi tolok ukur, menjadi contoh dan teladan bagi kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini harus kita jaga dan tingkatkan, khususnya dari sisi ekonomi haji,” ujar Jaenal saat memberikan pembinaan kepada ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Rabu (2/9/2026).

Menurut Jaenal, praktik baik tersebut tidak cukup berhenti pada manfaat yang diterima langsung oleh jemaah. Aceh dinilai memiliki potensi untuk memperluas manfaat ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah melalui penguatan UMKM, pengembangan produk daerah, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Penguatan ekonomi haji menjadi bagian dari Tri Sukses Haji, bersama sukses ritual atau spiritual serta sukses peradaban dan keadaban. Melalui pengembangan ekosistem tersebut, aktivitas ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan haji dan umrah diharapkan semakin banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri.

UMKM Aceh Dibidik Masuk Rantai Ekonomi Haji

Salah satu strategi yang tengah didorong Ditjen PE2HU adalah pengembangan platform oleh-oleh haji yang dapat menjadi etalase bagi produk UMKM dari berbagai daerah.

Aceh menjadi salah satu daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut.

Jaenal meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Aceh mulai melakukan pemetaan terhadap UMKM potensial sekaligus memberikan pembinaan agar produk mereka memiliki kesiapan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi haji.

Produk yang dapat dikembangkan antara lain suvenir, batik Aceh, makanan khas, hingga berbagai kebutuhan jemaah. Peningkatan tidak hanya diarahkan pada kualitas produk, tetapi juga kapasitas produksi serta kesiapan usaha agar UMKM mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Platform oleh-oleh haji tersebut diharapkan dapat membuka akses lebih besar bagi produk daerah untuk masuk ke rantai pasok kebutuhan jemaah. Dengan demikian, belanja yang berkaitan dengan perjalanan haji dan umrah dapat ikut menggerakkan kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Upaya itu juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kementerian Haji dan Umrah mendorong kolaborasi dengan perbankan, koperasi, lembaga wakaf, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pengembangan ekonomi haji tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membentuk rantai ekonomi yang saling terhubung dan memperkuat satu sama lain.

ASN Diminta Tak Sekadar Urus Administrasi

Dalam kesempatan yang sama, Jaenal turut menekankan perubahan pola pikir ASN Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, aparatur kementerian tidak cukup hanya menjalankan fungsi pelayanan administratif. Mereka juga dituntut berperan sebagai penggerak ekosistem ekonomi dengan menjalankan tiga fungsi utama, yakni enabling, empowering, dan protecting.

Fungsi enabling berarti membuka kesempatan dan menciptakan ruang agar berbagai potensi yang sebelumnya dinilai sulit diwujudkan dapat dikembangkan.

Sementara empowering diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat serta UMKM. Adapun fungsi protecting diwujudkan melalui pendampingan, kemudahan regulasi, dan pemberian solusi bagi masyarakat.

“Kita harus menjadi enabler yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi empowerer yang membuat masyarakat mampu, karena Kementerian Haji hadir untuk melakukan fungsi protektif,” tegas Jaenal.

Gandeng Bank hingga Kembangkan Koperasi

Sejumlah inisiatif pengembangan ekonomi haji juga mulai muncul di daerah.

Dalam sesi dialog, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, Iqbal, menyampaikan adanya kerja sama dengan Bank Aceh untuk menghadirkan layanan perbankan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh.

Selain itu, terdapat rencana pengembangan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi di daerah.

Jaenal mendorong agar inisiatif tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra strategis sehingga masing-masing program dapat terhubung dalam satu ekosistem ekonomi haji yang lebih luas.

Setiap pihak diharapkan menjalankan perannya secara saling melengkapi, mulai dari pembiayaan, pengembangan usaha, penguatan kapasitas UMKM, hingga pemanfaatan potensi wakaf.

Dengan fondasi Baitul Asyi serta berbagai potensi ekonomi yang dimiliki, Aceh diharapkan tidak hanya mempertahankan manfaat wakaf bagi jemaah, tetapi berkembang sebagai salah satu model pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah nasional.

Penguatan UMKM, perluasan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan platform oleh-oleh haji menjadi sejumlah instrumen yang didorong agar manfaat penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya dirasakan jemaah, tetapi juga ikut memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di dalam negeri.