HIMPUH Paparkan Resiko Berat yang Ditanggung Jemaah dan PPIU Akibat Penutupan Bandara

HIMPUHNEWS - Gangguan penerbangan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berhenti pada persoalan keterlambatan perjalanan. Bagi perjalanan Umrah, perubahan jadwal penerbangan dapat menimbulkan efek domino terhadap seluruh komponen paket perjalanan.
Bagi jemaah yang belum berangkat, perubahan penerbangan berpotensi menyebabkan hilangnya atau berubahnya reservasi hotel, transportasi dan layanan lainnya di Arab Saudi. Durasi perjalanan dan masa berlaku dokumen perjalanan juga perlu diperhatikan.
Sebaliknya, jemaah yang tertahan di Arab Saudi atau negara transit dapat membutuhkan tambahan hotel, konsumsi, transportasi, pengurusan bagasi maupun kebutuhan lain yang sebelumnya tidak termasuk dalam paket.
Sementara bagi PPIU, kondisi tersebut dapat menimbulkan biaya tidak terduga yang sangat besar, kebutuhan penataan ulang seluruh komponen perjalanan, tekanan operasional terhadap Tour Leader dan petugas lapangan, serta risiko terhadap reputasi dan kredibilitas perusahaan apabila informasi kepada jemaah tidak tersampaikan dengan baik.
HIMPUH menilai persoalan penting lainnya adalah rantai distribusi informasi penerbangan. Disisi lain, sebagian besar PPIU tidak melakukan pembelian tiket secara langsung kepada maskapai, tetapi melalui wholesaler, konsolidator, agen tiket atau pihak ketiga lainnya.
Dalam kondisi normal mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun dalam situasi darurat seperti erupsi gunung api, terdapat risiko informasi perubahan penerbangan dari maskapai tidak diterima PPIU secara cepat, lengkap dan seragam.
Padahal dalam kondisi krisis, informasi beberapa jam bahkan beberapa menit dapat menentukan keputusan terhadap ratusan jemaah.
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku
