Ditjen PHU Ajak Pelaku Usaha Haji dan Umrah Kolaborasi dengan Ormas Islam

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman latief mengajak para pelaku usaha haji dan umrah seperti Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dalam hal sektor ekonomi haji dan umrah. 

Demikian diungkapkan Hilman saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Jaringan Wisata Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kamis (17/02/2022). 

Hilman menjelaskan bahwa hal ini harus melibatkan antar pelaku usaha dan berkoordinasi selaras satu sama lain. 

"Penting juga bagi travel untuk tetap membangun silaturahmi yang baik antar ormas islam sehingga kita bisa tahu kendala di lapangan, khususnya pada sektor haji dan umrah," kata Hilman. 

Sebaliknya, Organisasi Masyarakat (Ormas) ingin membuat Biro Perjalanan dapat memperkuat konsep jangka panjangnya. 

"Dalam mengambil keputusan bisnis, tentu saja harus cepat. seperti proses tawar menawar dan negosiasi. jika konsep sudah disiapkan dengan baik, maka pelaksanaannya akan jauh lebih mudah," ujarnya. 

Hilman menuturkan, bahwa proses kelancaran biro perjalanan bisa didukung dengan skenario mitigasi dan konsep yang sudah dibuat. "Penguatan konsep juga perlu dialokasikan dimana akan ditempatkan. Saya harap semuanya dapat berkolaborasi. Kalau biro perjalanan atau PPIU yang dibuat sudah sukses dijalankan, nanti bisa dinaikkan ke tingkat PIHK, dengan market yang lebih besar tanggung jawab dan komitmennya,"jelas Hilman. 

Dengan data statistik terakhir, Hilman menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berada di tingkat upper middle class dan selalu tumbuh. Kemungkinan jemaah nantinya akan mendaftar ke haji khusus dan furoda, dengan waktu tunggu yang singkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkembang peluangnya juga akan semakin besar. 

Kemungkinan tersebut juga didukung dengan pertambahan pesat pendaftaran jemaah haji reguler. Dengan adanya pertambahan pandemi Omicron saat ini dan pembatalan pemberangkatan 2 tahun terakhir, hal ini juga semakin menambah waktu tunggu jemaah. 

"Dengan kemungkinan tersebut, jemaah haji yang di tingkat upper middle class bisa saja beralih ke haji khusus maupun furoda karena rata-rata waktu tunggu yang cukup lama," terangnya. 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) saat ini sedang berusaha sekuat mungkin agar jemaah haji tahun ini bisa berangkat. 

"Tidak bisa dipungkiri, saat perjalanan umrah saja tekanannya besar sekali. Pemerintah sangat khawatir dengan pemberangkatan umrah pandemi. Namun, selama Arab Saudi membuka akses, tiket, dan visa yang tersedia. Kementerian Agama, khususnya Ditjen PHU mempertimbangkan keinginan jemaah dengan membuat ketentuan alur One Gate Policy (OGP). Jemaah umrah dengan segala kemungkinan resiko yang ada pada akhirnya kami berangkatkan," tuturnya. 

Arab Saudi juga telah menerapkan proses karantina, Pemerintah Indonesia juga berhasil bernegosiasi memperpendek proses karantina di Arab Saudi dari 7 hari, sampai 5 hari seperti sekarang. 

"Tapi tentu saja, sebuah keputusan tidak mungkin bebas dari resiko. Pada mekanisme karantina dijelaskan, jika yang nantinya ada jemaah umrah terinfeksi, maka dapat langsung isolasi. Alhamdulillah, sampai saat ini, jemaah tidak ada yang dampaknya serius. Jemaah yang sudah negatif bisa pulang ke rumah masing-masing dengan aman," terangnya. 

"Meskipun saat ini jemaah umrah ada yang terdampak, namun kita pastikan bersama, sampai rumah sudah aman semua," tambahnya. 

Ia juga menyampaikan, jika Organisasi masyarakat nantinya akan membuat PPIU, Bidang Wisata maupun PIHK, Hilman meminta untuk selalu berpegang teguh dengan keputusan yang sudah dibuat. dengan support dari semua pihak, Hilman mengajak antar Ormas untuk saling bekerjasama dalam melakukan berbagai mitigasi informasi. 

Hilman berharap dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan, maka akan semakin solid pula hubungan kekeluargaan sehingga Ormas Islam pun dapat memulai bisnis baru bukan hanya dari segi pendidikan dan sosial tapi berbisnis sehingga memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah.

(haji.kemenag.go.id/ICA)