Dirbina UHK Bahas Evaluasi Umrah Bersama Konjen RI Jeddah

Penyelenggaraan ibadah umrah telah berlangsung sekitar empat bulan. Sejak keberangkatan umah pertama pada 8 Januari 2022 tercatat lebih dari 120.000 jemaah umrah asal Indonesia yang bertolak ke Arab Saudi untuk beribadah umrah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Tugas pengawasan umrah dilaksanakan sejak di tanah air hingga di tanah suci yang meliputi proses pendaftaran, pelaporan, keberangkatan jemaah, dan pelaksanaan ibadah umrah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin bersama tim saat ini sedang melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Arab Saudi untuk memastikan jemaah umrah telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di dalam regulasi.

“Kami melakukan pengawasan umrah dari sisi bimbingan ibadah, pelayanan akomodasi-transportasi-konsumsi, pelayanan kesehatan dan pelindungan jemaah,” tutur Nur Arifin di Jeddah saat pertemuan dengan Konsul Jenderal RI di Jeddah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi pada hari Selasa (10/5/2022) lalu.

Sementara itu Konsul Jenderal Ri Jeddah, Eko Hartono, menyampaikan beberapa temuan KJRI pada program pengawasan umrah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, ditemukan beberapa jemaah umrah yang harus membayar biaya sangat tinggi pada umrah akhir Ramadhan.

“Pada umrah akhir Ramadhan kemarin tim KJRI mendapatkan informasi adanya jemaah umrah yang harus membayar biaya lebih dari 100 juta. Sayangnya jemaah tersebut mendapatkan pelayanan yang tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan,” terang Eko Hartono.

Pada pertemuan tersebut, dibahas berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi. Salah satunya adalah menumpuknya jemaah umrah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada tanggal 4 Mei 2022 yang lalu. Menurut Eko Hartono, penumpukan terjadi karena beberapa hal yang berkaitan dengan kekurangsiapan pelayanan di bandara Jeddah dan manajemen perjalanan jemaah oleh PPIU.

“Penumpukan jemaah umrah di Bandara Jeddah saat kepulangan pada 4 Mei lalu karena banyaknya jemaah yang akan pulang di hari yang sama. Kebetulan juga banyak pekerja bandara masih libur Idul Fitri. Kami juga perlu meminta kepada PPIU agar tidak terlalu cepat mengantarkan jemaah ke bandara kepulangan. Idealnya jemaah berangkat dari hotel Makkah 7 jam sebelum waktu take off, jangan lebih awal”  terangnya.

Selain membahas penyelenggaraan ibadah umrah, pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Waktu yang tersedia menurut Eko sudah sangat sedikit sementara masih banyak hal yang harus dipersiapkan.

“Kementerian Agama dan KJRI harus bekerjasama yang solid dan intensif dalam menyiapkan berbagai hal untuk penyelenggaraan ibadah haji. Berkurangnya kuota juga akan memberikan pengaruh seperti potensi meningkatnya jumlah jemaah haji mujammalah atau haji furada,” jelas Eko.

Menanggapi hal tersebut, Nur Arifin, menerangkan bahwa Kementerian Agama akan memperkuat fungsi pengawasan haji khusus selama penyelenggaraan ibadah haji. Dijelaskan oleh Nur Arifin bahwa keberangkatan haji mujammalah hanya boleh dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). PIHK juga wajib melaporkan data jemaah haji mujammalah kepada Kementerian Agama.

Pada akhir pertemuan disepakati bahwa Kementerian Agama dan KJRI siap membantu PIHK dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus. “Secara prinsip sesuai tugas dan fungsi kami siap membantu PIHK dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kemenag dan KJRI juga siap mendampingi Asosiasi yang saat ini berada di Arab Saudi untuk melakukan negosiasi layanan dengan muassasah,” pungkas Nur Arifin.

Saat ini (12/5/2022) rombongan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus yang dipimpin oleh Nur Arifin bersama Staf Teknis Haji Jeddah bertolak ke Makkah. Pada kota suci tersebut Nur Arifin akan mendampingi Asosiasi PIHK untuk melakukan pertemuan dengan muassasah Asia Tenggara untuk membicarakan layanan Armina.(ab/ab).

(haji.kemenag.go.id/ICA)