HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menelusuri dugaan penyalahgunaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) dalam kasus 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal.
Dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas dua perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), yakni PT SK dan PT KBB. Salah satu perusahaan diduga tetap memberangkatkan jemaah meskipun status perizinannya tidak aktif dengan memanfaatkan akses atau data SISKOPATUH atas nama perusahaan lain.
Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, mengatakan pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran tersebut sekaligus mengupayakan pemenuhan hak dan kebutuhan para jemaah yang saat ini berada di Tangerang.
Berdasarkan informasi awal yang diterima Kemenhaj, rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif. Mereka sebelumnya dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Persoalan bermula pada 3 November 2026 ketika rombongan masuk Asrama Haji untuk mempersiapkan keberangkatan. Namun, hingga 5 November 2026, para jemaah belum juga diberangkatkan dan tidak memperoleh kepastian jadwal dari pihak travel.
Mereka kemudian dipindahkan ke Hotel Huswah Airport, Tangerang. Namun, persoalan kembali muncul setelah pihak hotel menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh penyelenggara perjalanan.
"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," kata Andi.
Kemenhaj Panggil Penanggung Jawab Travel
Selain menangani kondisi jemaah, Kemenhaj menyiapkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Langkah tersebut mencakup pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB.
Kemenhaj juga akan mendalami dugaan penggunaan SISKOPATUH oleh PPIU yang berstatus tidak aktif, termasuk menelusuri aliran dana serta pemenuhan kewajiban penyelenggara kepada jemaah.
"Selain penanganan terhadap para jemaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara," ucap Andi.
Dalam kasus ini, pemerintah turut menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti kegagalan keberangkatan sesuai jadwal, belum terpenuhinya pembayaran akomodasi, serta tidak adanya kejelasan tanggung jawab travel terhadap hak-hak jemaah, termasuk tiket penerbangan pergi dan pulang.
Andi menyatakan Kemenhaj akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepulangan seluruh jemaah ke daerah asal.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," tutup Andi. (VD)
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.