HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) menyusul temuan sekitar 50 persen dari total 3.600-an travel umrah tercatat tidak aktif.
Pemerintah juga belum menerbitkan izin PPIU baru hingga proses penertiban data tersebut selesai.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah sekaligus mencegah praktik penipuan yang merugikan masyarakat.
"Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup," ungkap Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dahnil, penertiban diperlukan karena kasus penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih banyak terjadi. Bahkan, kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas di daerah menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata Dahnil.
Karena itu, Kemenhaj berupaya menindak penyelenggara bermasalah sekaligus memperkuat pengawasan agar masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menggunakan layanan perjalanan ibadah.
Izin Baru Travel Umrah Belum Diterbitkan
Dahnil menegaskan, hingga saat ini Kemenhaj belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menyelesaikan pendataan dan audit terhadap penyelenggara yang sudah terdaftar sebelum membuka kembali proses perizinan.
"Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami," terangnya.
Kemenhaj menargetkan proses audit dan pendataan ulang travel haji dan umrah dapat rampung pada November 2026. Setelah itu, perizinan baru dengan sistem yang lebih tertib ditargetkan mulai dibuka pada awal 2027.
Kemenhaj Siapkan PPNS di Daerah
Selain pembenahan data perizinan, Kemenhaj juga memperkuat penegakan hukum melalui revitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian serta rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dahnil menjelaskan, PPNS akan berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor penyelenggaraan haji dan umrah dengan berkoordinasi bersama kepolisian.
"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," jelasnya.
Ia menyebut penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik penyalahgunaan agama demi keuntungan ilegal.
"Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami," pungkas Dahnil. (VD)
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.