HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta jajaran humas di tingkat pusat dan daerah mengubah pola publikasi agar lebih berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya mendokumentasikan rapat atau kegiatan pimpinan, tetapi harus menjelaskan layanan, kebijakan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah RI Bidang Komunikasi Publik, Maria Assegaff, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Tata Kelola SDM dan Kehumasan yang digelar Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Jumat (13/11).
“Publik tidak butuh lebih banyak konten tentang kesibukan kita bekerja. Publik butuh bukti bahwa pekerjaan itu berguna dan memberi manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Maria.
Menurut Maria, setiap publikasi kegiatan kementerian perlu menjelaskan persoalan yang sedang ditangani, langkah penyelesaiannya, dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Informasi semacam ini membantu jemaah memahami bagaimana kebijakan pemerintah berkaitan dengan persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
Untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, Maria meminta humas menerapkan cara pandang redaktur dalam memilih informasi.
Ia memperkenalkan formula R.I.L.I.S sebagai panduan penyusunan konten, yakni Relevan, Impact atau berdampak, Local atau spesifik pada kelompok terdampak, Interesting atau memiliki kebaruan dan keunikan, serta Simpel atau mudah dipahami.
Prinsip tersebut, kata dia, perlu diterapkan sejak menentukan judul dan paragraf pembuka. Keduanya harus langsung menyampaikan inti informasi dengan dukungan data terukur jika tersedia.
Sementara itu, kutipan narasumber sebaiknya memberikan penjelasan mengenai alasan kebijakan, arah tindakan, atau langkah penyelesaian, bukan sekadar mengulang informasi.
Maria juga memperkenalkan strategi One Story, Different Doors, yaitu menyampaikan satu substansi informasi melalui berbagai kanal dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Pemilihan format publikasi dapat menggunakan kerangka 4P, yakni Public, Platform, Purpose, dan Packaging.
Dengan pendekatan tersebut, satu informasi dapat dikemas menjadi berita di portal resmi, infografik, siniar, maupun video pendek.
Tujuannya agar pesan kementerian dapat menjangkau masyarakat melalui platform yang sesuai dan lebih mudah dipahami.
Dalam menghadapi isu krusial, humas juga diminta menyiapkan pernyataan resmi awal atau standby statement secara cepat dan terukur.
Pernyataan itu perlu memuat empat unsur, yaitu Akui untuk menjelaskan situasi secara objektif, Peduli sebagai bentuk empati kepada jemaah terdampak, Aksi untuk menyampaikan langkah penanganan, serta Komitmen yang menjelaskan upaya pencegahan.
Kemenhaj berharap penguatan tata kelola kehumasan tersebut dapat mendorong setiap satuan kerja menghasilkan informasi yang akurat, lugas, dan bermanfaat.
Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami kebijakan, mengetahui layanan yang tersedia, dan memperoleh jawaban atas persoalan yang dihadapi.
“Jangan sampai berita dan konten media sosial Kemenhaj baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya menjadi majalah dinding pimpinan tanpa mampu memberi dampak bagi jemaah,” kata Maria.
Informasi yang cepat dan akurat diharapkan membantu jemaah menyiapkan dokumen, mengikuti tahapan keberangkatan, memahami hak atas layanan, serta menghindari informasi keliru terkait penyelenggaraan haji dan umrah.
Bagikan:
Komentar
Belum ada komentar pada posting ini.