Selidiki Pelanggaran Pembagian Kuota, Pansus Haji Agendakan Pertemuan dengan Pemerintah Arab Saudi
Kategori : Berita, Topik Hangat, Ditulis pada : 22 Agustus 2024, 17:42:14
HIMPUHNEWS - Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 Wisnu Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya dijadwalkan mengunjungi Pemerintah Arab Saudi demi memperoleh keterangan dan mengecek fakta terkait dengan persoalan Haji 2024.
"Ada di dalam rundown, bahkan kami yang ditunjuk di pansus ini akan sekaligus mendatangi pemerintahan Saudi Arabia," kata Wisnu saat menjadi narasumber secara daring dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Menanti Rekomendasi Pansus Angket Haji DPR" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/08).
Ia lalu menyampaikan salah satu hal yang akan dikonfirmasi kepada Pemerintah Arab Saudi adalah mengenai persoalan kuota haji jamaah Indonesia.
"Kami juga akan melakukan crosscheck bukan hanya terkait kuota ini, tetapi juga terkait katering, pemondokan," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid telah menjabarkan tiga ruang lingkup yang menjadi fokus persoalan pihaknya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji oleh pemerintah.
"Yang sudah kita sepakati tadi ada tiga ruang lingkupnya," kata Nusron.
Pertama, dia menyebut pihaknya akan mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam hal mengalokasikan kuota haji tambahan.
"Yang harusnya digunakan untuk reguler, (tapi) digunakan untuk jamaah haji khusus," ucapnya.
Ruang lingkup kedua, kata dia, masalah manajemen operasional haji, mulai dari, rekrutmen sumber daya manusia hingga pelayanan dan tingkat kepuasan jamaah. Ruang lingkup ketiga, lanjut dia, pembenahan sistem keuangan haji.
Pada Rabu (21/8), Pansus pun telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, seperti Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief. Pansus meminta keterangan Hilman mengenai sejumlah hal, di antaranya terkait dasar Kementerian Agama menetapkan alokasi kuota haji tambahan 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus.
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku
Berita Terbaru
Kabar Gembira! Barang Kiriman Jemaah Haji ke Indonesia Bebas Pajak Impor dan Bea Masuk
Pemerintah Indonesia Kerahkan Ribuan Tenaga Kesehatan ke Armuzna untuk Layani Jemaah Haji
Tanpa Skema Tanazul, Timwas Haji Ingatkan Tim Kesehatan Harus Maksimal di Mina
Resmi, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arafah Ditutup, Seluruh Jemaah Telah Terevakuasi
Anggota Timwas Haji Ingatkan: Titik Masalah Bukan Saat Puncak Haji, Tetapi Pascapuncaknya
Kepada Jemaah Haji, Kemenag Minta Doakan Indonesia untuk Persatuan dan Kebinekaan
Amirul Hajj: Wukuf Mengajarkan Persaudaraan, Meneguhkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
DPR Nilai Ketimpangan Komunikasi Petugas Haji Dengan Mitra Lokal Menjadi Persoalan Mendasar
Timwas Haji DPR kepada BPH: Jangan Sampai Jemaah yang Tidak Layak Tetap Difasilitasi
DPR Nilai Indonesia Perlu Membangun RS di Makkah: Ini Menyangkut Keselamatan Warga Negara
Berita Terpopuler
Kabar Gembira! Barang Kiriman Jemaah Haji ke Indonesia Bebas Pajak Impor dan Bea Masuk
Pemerintah Indonesia Kerahkan Ribuan Tenaga Kesehatan ke Armuzna untuk Layani Jemaah Haji
Tanpa Skema Tanazul, Timwas Haji Ingatkan Tim Kesehatan Harus Maksimal di Mina
Resmi, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arafah Ditutup, Seluruh Jemaah Telah Terevakuasi
Anggota Timwas Haji Ingatkan: Titik Masalah Bukan Saat Puncak Haji, Tetapi Pascapuncaknya
Kepada Jemaah Haji, Kemenag Minta Doakan Indonesia untuk Persatuan dan Kebinekaan
Amirul Hajj: Wukuf Mengajarkan Persaudaraan, Meneguhkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
DPR Nilai Ketimpangan Komunikasi Petugas Haji Dengan Mitra Lokal Menjadi Persoalan Mendasar
Timwas Haji DPR kepada BPH: Jangan Sampai Jemaah yang Tidak Layak Tetap Difasilitasi
DPR Nilai Indonesia Perlu Membangun RS di Makkah: Ini Menyangkut Keselamatan Warga Negara
Berita Sejenis
Kabar Gembira! Barang Kiriman Jemaah Haji ke Indonesia Bebas Pajak Impor dan Bea Masuk
Pemerintah Indonesia Kerahkan Ribuan Tenaga Kesehatan ke Armuzna untuk Layani Jemaah Haji
Tanpa Skema Tanazul, Timwas Haji Ingatkan Tim Kesehatan Harus Maksimal di Mina
Resmi, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arafah Ditutup, Seluruh Jemaah Telah Terevakuasi
Anggota Timwas Haji Ingatkan: Titik Masalah Bukan Saat Puncak Haji, Tetapi Pascapuncaknya
Kepada Jemaah Haji, Kemenag Minta Doakan Indonesia untuk Persatuan dan Kebinekaan
Amirul Hajj: Wukuf Mengajarkan Persaudaraan, Meneguhkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
DPR Nilai Ketimpangan Komunikasi Petugas Haji Dengan Mitra Lokal Menjadi Persoalan Mendasar
Timwas Haji DPR kepada BPH: Jangan Sampai Jemaah yang Tidak Layak Tetap Difasilitasi
DPR Nilai Indonesia Perlu Membangun RS di Makkah: Ini Menyangkut Keselamatan Warga Negara
