HIMPUHNEWS – Pemerintah mulai memberi sinyal adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Sejumlah faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, hingga penyesuaian layanan oleh Pemerintah Arab Saudi disebut menjadi penyebab yang berpotensi mendorong biaya penyelenggaraan haji tahun depan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui kemungkinan kenaikan biaya haji tersebut. Namun, besaran angkanya masih akan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan.

“Angka kenaikan, kemungkinan besar ada kenaikan (biaya),” kata Irfan saat ditemui di Lapangan Makodau I, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Irfan, pemerintah masih menyusun usulan anggaran yang selanjutnya akan dibahas bersama DPR.

“Nanti kita akan bahas, kita sudah ajukan anggarannya cuma nanti akan dibahas dengan Pak Marwan (Ketua Komisi VIII DPR RI) dan timnya, dengan kita juga,” tegasnya.

Pemerintah Janji Jaga Keterjangkauan Biaya

Meski ada potensi kenaikan, Irfan memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia menjelaskan, sejumlah faktor di luar kendali pemerintah turut memengaruhi penyusunan biaya haji.

“Kita tidak bisa mengelak depresiasi mata uang kita, nilai harga dari avtur, dan pemerintah Saudi juga mengubah beberapa layanan, meningkatkan beberapa layanan yang otomatis juga akan berpengaruh pada harga dari layanan itu sendiri,” ujarnya.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR mulai menghitung besaran biaya yang dinilai layak sekaligus tidak memberatkan jemaah.

“Kita mulai menghitung-hitung dengan teman-teman DPR Komisi VIII berapa harga yang layak, yang pantas, dan tentu yang tidak memberatkan kepada jemaah haji kita,” pungkasnya.

Sinyal kenaikan biaya haji juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Menurutnya, meningkatnya berbagai komponen biaya di dalam negeri maupun Arab Saudi berpotensi memengaruhi BPIH 2027.

“Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik,” ujar Marwan.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi seluruh komponen biaya, termasuk layanan akomodasi, untuk mencari ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Marwan juga mengingatkan bahwa persoalan kapasitas kawasan Mina masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji sehingga memerlukan solusi jangka panjang, termasuk melalui pengelolaan skema Tanazul yang lebih matang.