Komnas Desak Kementerian Haji Umrah Perbaiki Tata Kelola Haji dari Hulu ke Hilir

HIMPUHNEWS – Kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dinilai sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menegaskan kementerian baru ini harus mampu mengonsolidasi seluruh ekosistem perhajian agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari masalah yang selama ini membelit.

“Menteri yang baru yaitu Gus Irfan dan Wakilnya Bang Dahnil saya kira memang harus menjalankan amanat dan kepercayaan ini, bukan hanya mandat dan amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden, tetapi juga mandat dan ekspektasi yang hari ini begitu besar dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini. Sehingga kemudian ekosistem penyelenggaraan ibadah haji itu bisa ditata lebih baik, lebih terarah, dan lebih terkonsolidasi,” ungkap Mustolih, Rabu (10/9).

Menurut Mustolih, sebelum adanya Kementerian Haji dan Umrah, pelaksanaan ibadah haji belum berjalan maksimal. Dengan adanya kementerian baru, ia berharap konsolidasi dapat dilakukan dari hulu ke hilir, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci.

Proyek Kampung Haji Jadi Agenda Strategis

Mustolih juga menyoroti rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Ia menilai program ini harus disinergikan dengan kepentingan pemerintah maupun swasta agar membawa dampak besar bagi jamaah.

“Kalau ini disinergikan antara kepentingan-kepentingan haji yang dikelola oleh pemerintah dan kemudian yang dikelola oleh pihak swasta dan kemudian umrah, saya kira akan memberikan dampak dan manfaat yang besar kepada bangsa kita dan kemudian tidak ada lagi cerita-cerita haji terlantar atau kemudian ada jemaah haji yang hilang,” jelasnya.

Lebih jauh, Mustolih menekankan pentingnya menjaga integritas dalam tata kelola ibadah haji. Ia menilai keberadaan kementerian khusus harus menutup celah praktik korupsi maupun penyalahgunaan kuota.

“Tidak ada lagi isu-isu negatif terkait dengan tata kelola keuangan haji maupun tata kelola terkait dengan pembagian kuota. Saya kira harus dilaksanakan dengan baik karena tentu sesuai dengan namanya Kementerian Haji dan Umrah, tentu harapan publik tidak ada lagi yang namanya korupsi di kementerian yang mengelola terkait dengan ibadah yang dilakukan secara masal ini,” pungkasnya.