Muhadjir Effendy : Penyelenggaraan Haji Harus Punya Nilai Tambah untuk Bangsa, Bukan Sekadar Ritual

HIMPUHNEWS – Pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di tengah sorotan publik soal antrean panjang, biaya tinggi, hingga tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto disebut menaruh perhatian besar agar penyelenggaraan haji tidak hanya menjadi urusan ritual, tetapi juga membawa dampak luas bagi kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, dalam diskusi publik bertajuk “Membongkar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan dan Masalah Penyelenggaraan Haji dan Umrah” yang digelar Fraksi Partai Golkar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/02).

Muhadjir menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah lama memikirkan reformasi penyelenggaraan haji jauh sebelum resmi menjabat sebagai kepala negara.

“Bapak sekalian, jadi sebetulnya untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik, accountable, dan betul-betul sesuai dengan maqashid syariah, itu sudah menjadi impian dari Pak Presiden, Pak Prabowo, jauh-jauh sebelum terpilih menjadi Presiden,” kata Muhadjir.

Prabowo Ingin Haji Berdampak Luas bagi Kepentingan Nasional

Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Malang (UM) itu menyebut Presiden tidak lagi mempersoalkan aspek teknis ketatalaksanaan haji yang selama ini menjadi ranah para pakar. Fokus utama Prabowo justru pada bagaimana haji dapat memberi nilai tambah strategis bagi bangsa, termasuk dari sisi ekonomi dan bisnis.

“Yang beliau sangat concern itu adalah bagaimana supaya haji itu, penyelenggaraan haji itu, punya nilai tambah untuk Indonesia. Sehingga kebermanfaatannya tidak hanya orang pulang dengan gelar haji, tetapi betul-betul punya nilai dampak yang luas terhadap kepentingan bangsa,” ujar dia.

Menurut Muhadjir, paradigma penyelenggaraan haji global juga sudah berubah, termasuk di Arab Saudi, yang kini melihat haji sebagai sektor strategis dengan nilai ekonomi besar.

“Salah satunya tentu saja adalah kepentingan di sektor bisnis. Karena kita tahu bahwa pemerintah Saudi pun sekarang juga sudah merubah paradigma haji itu bukan sekadar pelayanan, tetapi juga sebetulnya punya nilai bisnis,” tutur Muhadjir.

Dana Haji Rp171 Triliun Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Muhadjir menyoroti besarnya dana haji Indonesia yang kini mencapai Rp171 triliun. Menurutnya, dana ini bahkan lebih besar dibanding dana abadi LPDP dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola profesional.

“Sekarang antrean haji sudah 5,69 juta (jemaah .red). Kita bicara uangnya karena ini bisnis ya, Itu ada Rp171 triliun. Jadi uang Rp171 triliun itu sangat besar. Ini lebih besar daripada dana abadi LPDP,” papar dia.

Namun, ia mengingatkan pengelolaan dana haji menghadapi tantangan besar karena harus dikonversi ke mata uang asing, sehingga membutuhkan sistem keuangan yang modern dan ahli yang terus memantau fluktuasi kurs.

“Betapa ruwetnya kita mengelola dana haji itu karena harus dikonversi ke riyal dan ke dolar. Jadi kita itu sehari-hari mestinya harus ada ahli keuangan yang mengelola dana haji itu,” jelas Muhadjir

Ekosistem Haji dan UMKM: Produk Indonesia Harus Masuk Saudi

Lebih jauh, Muhadjir menekankan pentingnya membangun ekosistem haji yang kuat, termasuk mendorong keterlibatan UMKM dan produk nasional dalam rantai pasok kebutuhan jemaah di Arab Saudi.

“Jadi sisi supply, sisi demand, sisi ketentuan UMKM. Dan ini menjadi concern dari Pak Presiden, bagaimana kita bisa mendorong UMKM,” kata dia.

Ia bahkan mengungkap fakta bahwa selama ini Indonesia belum maksimal karena banyak produk belum memenuhi standar BPOM Saudi sehingga tidak bisa masuk pasar Saudi secara langsung.

“Kita selama ini enggak pernah urusan dengan BPOM. Sehingga banyak sekali komoditas kita enggak bisa masuk Saudi karena memang tidak layak menurut standar BPOM,” imbuh Muhadjir.

Muhadjir mencontohkan ikan patin yang justru dipasok dari Vietnam serta minyak kayu putih Indonesia yang masuk Saudi lewat Malaysia.

“Ikan patin itu kita enggak bisa masuk. Ikan patin itu yang disajikan kepada jemaah itu dari Vietnam. Kemudian minyak kayu putih, itu masuk ke Saudi lewat Malaysia,” tambah dia.

Karena itu Ia pun mengusulkan agar kedepan, untuk mendorong ekosistem ekonomi haji ini, BPOM juga dilibatkan dalam penyelenggaraan haji.

"Nah, kemarin saya sudah usulkan Pak Menteri supaya kepala BPOM sekalian ajak haji, kan, menjadi amirulhaj," jelas Muhadjir

"Mudah-mudahan nanti ke depan, untuk kebutuhan-kebutuhan haji itu secara perlahan, nanti bisa dipenuhi sendiri oleh kita Indonesia," pungkas dia