ASN KPK hingga Polisi Kini Bisa Gabung Kementerian Haji

HIMPUHNEWS - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai melakukan gebrakan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Tak lagi eksklusif untuk pegawai Kementerian Agama, kini peluang terbuka lebar bagi aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME, menegaskan bahwa kebutuhan SDM kementerian ini sangat besar, sehingga jalur rekrutmen kini semakin inklusif.

“SDM yang sifatnya mandatory memang sebagian besar berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Namun, saat ini sebagian telah bergeser ke Kementerian Haji melalui proses assessment, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten,” jelas Dahnil usai menghadiri kegiatan koordinasi di Riau, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, kementerian baru ini tidak hanya menampung tenaga teknis dari Kemenag atau Kemenkes, tapi juga memberi ruang bagi ASN dari instansi lain.

“Sekarang, di Kementerian Haji sudah ada pegawai yang berasal dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, dan instansi lainnya. Siapa pun yang berminat, terutama untuk jabatan eselon I, II, dan III, dapat mengikuti proses assessment terbuka,” ujarnya.

Proyeksi 4.000 Pegawai Baru

Dahnil menambahkan, salah satu jalur untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah melalui formasi CPNS. Dari pergeseran pegawai Kemenag saja, jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.

“Dari pergeseran pegawai Kementerian Agama saja, proyeksinya bisa mencapai sekitar 4.000 orang di seluruh Indonesia. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan dari Kementerian PAN-RB,” ungkapnya.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi struktural dan upaya meningkatkan integritas penyelenggaraan ibadah haji nasional.

Komitmen Daerah

Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut.

“ Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil konsolidasi ini dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, lembaga kesehatan, serta para tokoh masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan haji yang lebih baik,” ujarnya.

Acara koordinasi ini dihadiri oleh pejabat Kemenag Riau, Kepala Seksi Haji dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi berlangsung hangat, membahas tantangan sekaligus berbagi pengalaman lapangan.

“Melalui konsolidasi ini, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat semakin profesional, akuntabel, serta menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan berkesan bagi jemaah Indonesia,” tutup Muliardi.