Kemenhaj Siapkan Skema Baru untuk Tekan Biaya Penerbangan Haji 2026

HIMPUHNEWS - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan biaya penerbangan jemaah haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut ada beberapa skema yang sedang diformulasikan agar ongkos haji bisa lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Langkah pertama yang akan dilakukan ialah penyewaan pesawat secara multiyears atau kontrak jangka panjang selama tiga tahun.

"Pertama, melakukan penyewaan pesawat secara multiyears selama 3 tahun ke depan dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji," terang Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Skema Satu Harga Avtur di Semua Bandara

Selain soal penyewaan pesawat, Kemenhaj juga berencana menyeragamkan harga avtur di seluruh bandara embarkasi. Harga yang akan diterapkan nantinya disesuaikan dengan harga terendah di Bandara Soekarno-Hatta, yang sebelumnya sudah diuji coba saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Pertamina untuk penerapan skema satu harga avtur di semua bandara embarkasi, menyamakan dengan harga di Bandara Soetta," jelasnya.

"Harga avtur di Bandara Soetta adalah yang terendah di Indonesia. Kebijakan ini sudah diterapkan pemerintah saat libur Nataru tahun lalu dan rencananya akan dilanjutkan tahun ini," imbuhnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik dan operasional penerbangan, yang selama ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam biaya haji.

Pesawat Pulang Bawa Wisatawan Saudi

Tak hanya fokus pada efisiensi biaya, Kemenhaj juga menyiapkan skema kerja sama baru di bidang pariwisata. Pemerintah berencana agar maskapai yang membawa jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dapat mengangkut wisatawan asal Saudi dalam penerbangan balik ke Tanah Air.

"Kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait skema agar pesawat-pesawat carter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan dari Arab Saudi," ujar Dahnil.

Menurut data Kemenhaj, jumlah wisatawan asal Arab Saudi yang datang ke Indonesia baru sekitar 120 ribu orang per tahun, jauh lebih kecil dibanding 3 juta jemaah asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci untuk haji dan umrah.

"Oleh sebab itu, kami mendorong Kemenpar untuk melakukan promosi wisata di wilayah Arab Saudi. Kementerian Pariwisata sudah mulai membentuk task force bersama Kemenhaj untuk memastikan promosi wisata di Arab Saudi dilakukan secara maksimal," tambahnya.

Kolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Dahnil menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini sudah mendapat komitmen langsung dari Menteri Pariwisata. Bahkan, kerja sama promosi wisata antara Indonesia dan Arab Saudi akan dibahas secara resmi dalam waktu dekat.

"Ibu Menpar dengan Kementerian Haji bersepakat melakukan negosiasi bersama Kemenpar Arab Saudi maupun Kementerian Haji pada bulan November ini, agar promosi wisata Indonesia bisa dilakukan secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji," tandasnya.

Dengan rangkaian langkah ini, Kemenhaj berharap biaya perjalanan haji bisa ditekan, sekaligus membuka peluang peningkatan kerja sama ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Arab Saudi.