RI Bidik Bisnis Suplai Makanan Haji–Umrah di Mekkah, Potensi Cuan Capai Rp 60 Triliun

HIMPUHNEWS - Pemerintah mulai melirik peluang besar di balik kebutuhan konsumsi jutaan jamaah Indonesia selama beribadah di Tanah Suci. Dalam rapat Pokja Ekosistem Haji dan Umrah, pemerintah menegaskan ambisinya untuk ikut masuk sebagai pemasok makanan bagi jamaah haji maupun umrah di Mekkah—peluang bisnis yang nilainya disebut mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa skala ekonominya sangat besar, terutama mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia.

"Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 juta jamaah umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Saat ini, suplai makanan untuk jamaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Pemerintah ingin mengubah itu.

"Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia," ujarnya.

Dampaknya: Ongkos Haji Bisa Lebih Murah

Selain membuka peluang usaha bagi industri pangan dalam negeri, Zulhas menilai masuknya Indonesia sebagai pemasok juga bisa menekan biaya perjalanan ibadah. Biaya konsumsi di Tanah Suci selama ini disebut cukup tinggi.

"Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik," katanya.

"Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji," tegasnya.

Namun, realisasi program ini tak bisa instan. Indonesia harus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mengurus perizinan dan standar keamanan pangan.

"Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh," katanya.

Kementerian Haji: Uangnya Berputar Sampai Rp 60 Triliun

Senada dengan Zulhas, Menteri Haji Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa perputaran uang dari konsumsi jamaah luar biasa besar.

"Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita," kata Irfan.

Kementerian Haji saat ini tengah berkoordinasi dengan Kemenko Pangan dan berbagai pihak terkait agar produk kuliner Indonesia dapat masuk dalam ekosistem layanan haji dan umrah di Arab Saudi.

"Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia," tuturnya.