Pelayanan Haji untuk Lansia dan Perempuan Dinilai Masih Perlu Pembenahan Serius

HIMPUHNEWS - Peningkatan jumlah jamaah haji lansia dan kebutuhan spesifik jamaah perempuan menuntut negara tidak sekadar menghadirkan fasilitas tambahan, tetapi juga membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Isu tersebut kembali mengemuka seiring persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menilai keberangkatan jamaah lansia merupakan konsekuensi langsung dari panjangnya antrean haji di Indonesia. Karena itu, penyesuaian tidak bisa dibebankan kepada jamaah, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara.

“Substansinya lansia tetap berangkat. Ramah lansia itu artinya seluruh mekanisme harus disiapkan sesuai kebutuhan mereka, baik dari sisi pendampingan, akomodasi, sampai mitigasi saat kondisi fisik mereka tidak memungkinkan mengikuti rangkaian ibadah secara penuh,” ujarnya saat menyampaikan materi Haji Ramah Lansia dan Perempuan dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Antrean Panjang, Sistem Pelayanan Harus Menyesuaikan

Alissa, yang pernah terlibat sebagai Amirul Hajj Perempuan pada 2023–2024, menegaskan bahwa keberangkatan jamaah lansia bukan persoalan pilihan, melainkan keniscayaan. Oleh karena itu, sistem pelayanan harus dirancang adaptif sejak awal.

Ia mencontohkan situasi di Mina ketika sebagian jamaah lansia tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan dan harus dipulangkan lebih awal ke hotel. Menurutnya, skema pendampingan bagi jamaah yang ditarik lebih cepat perlu dirancang secara jelas agar tidak justru membebani jamaah lain.

Selain itu, ia menilai ukuran istitha’ah atau kemampuan berhaji juga perlu terus dikaji ulang, mengingat tantangan geografis dan fisik yang dihadapi jamaah Indonesia, terutama kelompok lansia.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa mengapresiasi kebijakan peningkatan jumlah petugas perempuan hingga 30 persen. Ia menilai langkah tersebut penting karena kebutuhan jamaah perempuan selama haji berbeda secara signifikan dengan jamaah laki-laki, baik dalam aspek ibadah maupun fasilitas dasar.

“Sistem di Arab Saudi belum melihat dari kacamata perempuan. Karena itu kita tidak boleh menganggap kebutuhan perempuan sebagai sesuatu yang merepotkan, tetapi sebagai kebutuhan riil yang harus dilayani,” kata dia.

Ia juga berbagi pengalaman saat bertugas pada 2022, ketika keterbatasan fasilitas memaksa petugas melakukan improvisasi di lapangan, termasuk mengalihkan sebagian kamar mandi laki-laki untuk jamaah perempuan.

Pelayanan Tak Bisa Terlalu Kaku

Alissa menilai pendekatan pelayanan haji yang terlalu kaku secara komando justru berpotensi menghambat kualitas layanan. Meski mendukung kedisiplinan dan soliditas ala militer, ia menolak pendekatan militeristik yang menutup ruang improvisasi petugas.

“Melayani jamaah haji itu butuh kemampuan adaptasi cepat. Kalau terlalu satu garis komando dan tidak fleksibel, itu justru menyulitkan pelayanan,” katanya.

Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab moral terhadap jamaah haji lansia yang telah diputuskan untuk diberangkatkan.

“Ini bukan sekadar program kementerian. Ini utang pelayanan negara kepada para lansia yang sudah mendapat giliran berhaji,” ujarnya.

Alissa juga memaparkan bahwa rekomendasi tim monitoring dan evaluasi pada 2022 terkait kebutuhan jamaah perempuan telah mendorong peningkatan jumlah pembimbing ibadah perempuan dari 18 persen menjadi 36 persen. Rekomendasi tersebut kemudian berlanjut pada lahirnya kebijakan penunjukan Amirul Hajj perempuan pada tahun berikutnya.

“Kesadaran bahwa kebutuhan perempuan hanya bisa dipahami secara utuh oleh perempuan menjadi dasar penting lahirnya kebijakan itu,” pungkasnya.

Menutup pemaparannya, Alissa berpesan agar seluruh petugas haji menyiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual. Menurutnya, kehadiran petugas yang siap dan responsif menjadi sumber rasa aman dan nyaman bagi jamaah, khususnya lansia dan perempuan.