Imbas Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah, Kemenhaj Imbau KBIHU Perketat Koordinasi

HIMPUHNEWS - Insiden kecelakaan bus yang melibatkan jemaah haji Indonesia di Madinah menjadi sorotan pemerintah dalam menjaga keselamatan selama musim haji 2026. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia langsung merespons kejadian tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan koordinasi di lapangan.

Kecelakaan terjadi pada Selasa (28/4/2026) pukul 10.30 Waktu Arab Saudi (WAS), melibatkan jemaah dari kelompok terbang (kloter) SUB-02 dan JKS-01. Berdasarkan laporan lapangan, sebanyak 7 jemaah JKS-01, 2 jemaah SUB-02, serta 1 pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mengalami luka ringan.

“Seluruh jemaah yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan dari petugas. Saat ini, satu jemaah atas nama Sri Sugi Hartini (60) masih menjalani perawatan di RS Al Hayyat Madinah,” ujar Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi.

Kementerian memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Selain itu, kebutuhan logistik para jemaah juga disebut telah terpenuhi, sementara kondisi korban terus dipantau secara intensif.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama masa pemulihan pascakecelakaan.

Kemenhaj Ingatkan Peran KBIHU

Di balik insiden tersebut, Kemenhaj menekankan pentingnya peran KBIHU dalam menjaga keselamatan jemaah. Koordinasi aktif dengan petugas resmi pemerintah dinilai krusial agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

“Seluruh KBIHU wajib berkoordinasi dengan petugas, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta mengutamakan keselamatan jemaah dalam setiap aktivitas,” tegasnya.

Pemerintah juga memfasilitasi kegiatan ziarah ke sejumlah lokasi ibadah di Madinah, seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud. Seluruh kegiatan tersebut berlangsung dalam pengawasan petugas dan terkoordinasi dengan baik.

Kemenhaj mengingatkan agar tidak ada aktivitas di luar kepentingan ibadah yang berpotensi merugikan jemaah, termasuk pungutan tambahan yang tidak sesuai aturan.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada penawaran di luar kepentingan ibadah, tidak boleh ada pungutan tambahan, dan seluruh aktivitas harus terkoordinasi dengan petugas resmi. Jika dilanggar, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin,” tandas Hasan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan haji yang aman, tertib, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Evaluasi terhadap insiden ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji ke depan.