HIMPUHNEWS — Satgas Haji yang dibentuk Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI mencatat telah menangani 59 kasus terkait penyelenggaraan ibadah haji hingga 29 Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, kerugian masyarakat mencapai Rp21,7 miliar dengan jumlah korban sebanyak 550 orang.

Data tersebut menunjukkan masih tingginya ancaman praktik penipuan dan penyelenggaraan haji nonprosedural yang menyasar calon jemaah di berbagai daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Haji dan Umrah 2026.

"Berdasarkan data Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026 sampai dengan 29 Mei 2026, telah ditangani 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi dengan 26 tersangka," kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dari total 59 perkara yang ditangani, terdapat 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi yang saat ini telah diproses aparat penegak hukum.

Polri mencatat sebanyak 550 orang menjadi korban dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Selain menyebabkan kerugian finansial yang mencapai puluhan miliar rupiah, kasus-kasus tersebut juga berpotensi mengganggu keberangkatan dan pelaksanaan ibadah para calon jemaah.

Johnny menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri dengan jajaran kepolisian daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan praktik-praktik yang merugikan masyarakat dapat segera terdeteksi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tak Hanya Penindakan, Satgas Perkuat Pencegahan

Selain melakukan penegakan hukum, Satgas Haji juga menjalankan berbagai langkah preventif guna meminimalkan potensi pelanggaran selama musim haji berlangsung.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap proses keberangkatan jemaah, serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Langkah pencegahan dinilai penting mengingat masih banyak masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran praktik haji nonprosedural maupun penipuan berkedok perjalanan ibadah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap calon jemaah dapat lebih memahami prosedur resmi penyelenggaraan haji dan terhindar dari berbagai modus yang merugikan.

Johnny menilai tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan jemaah semata.

Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat terkait penyelenggaraan haji juga menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana.

Selain itu, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan haji, optimalisasi penggunaan teknologi, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mengantisipasi berbagai dinamika yang dapat muncul pada musim haji mendatang.

Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola haji, pengawasan yang adaptif, edukasi masyarakat, dan kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi perlu terus ditingkatkan.

Perlindungan Jemaah Harus Menyeluruh

Menurut Johnny, perlindungan terhadap jemaah tidak boleh hanya dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, tetapi harus mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan haji.

Mulai dari proses pendaftaran, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga pemulangan ke Tanah Air harus berada dalam sistem pengawasan dan perlindungan yang kuat.

Pendekatan menyeluruh tersebut dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan potensi kerugian yang dialami jemaah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia di masa mendatang.