Bicara Haji dan Umrah, Pakar Sebut Pentingnya Diplomasi ke Arab Saudi

Sejumlah pakar menyebut pentingnya diplomasi hubungan bilateral ke Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah dimasa pandemi dan pasca pandemi. 

Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Bagus Hendraning Kobaryashi menilai saat Pemerintah Indonesia perlu membangun hubungan formal maupun informal ke Pemerintah Arab Saudi 

"Perlu adanya hubungan formal maupun informal yang harus dibangun antara pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi," jelas Bagus dalam Forum Group Discussion terkait diplomasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Yogyakarta. Kamis (09/12/2021). 

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setiyawati mengatakan manfaat  diplomasi adalah membangun kerjasama, menghindari perang, membangun opini, dan juga menjalin hubungan luar negeri. 

Senada dengan Siti Mutiah, Akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi juga memberikan rekomendasi terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk berdialog  dengan otoritas Arab Saudi dan OKI dalam menyusun arah baru penyelenggaraan haji dan umrah masa pandemi. 

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenag RI dan Kemenlu RI untuk berdialog dengan otoritas Arab Saudi dan OKI, mengambil peran penting dengan diplomasi publik dalam rangka menyusun arah baru mekanisme penyelenggaraan haji di masa pandemi (dan sesudahnya), penentuan kuota haji, khususnya negara-negara dengan daftar tunggu haji yang tinggi, " kata Dadi. 

Selain Itu lanjut Dadi masyarakat harus mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran sebagai mediator di OKI dan dunia Islam, menjembatani perpecahan dan mencapai kepentingan, keuntungan bersama, termasuk berdialog dengan negara-negara yang kuota Haji nya tidak terpakai untuk dapat mengalihkan kuota tersebut kepada negara seperti Indonesia. 

"Pemerintah Indonesia dapat membentuk tim khusus Konsul Haji yang sifatnya lebih permanen dengan tugas khusus sebagai Hajj Negotiator untuk berdialog dan bernegosiasi spesifik di bidang haji dan umrah, khususnya di masa pandemi, meningkatkan peran serta masyarakat (non-state actor) dalam diplomasi publik: diplomasi tokoh politik dan agama, pengusaha, ulama dan kaum cendekiawan, dan masyarakat diaspora Indonesia (mukimin) di Arab Saudi," jelasnya. 

Lain lagi dengan Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Tulus Warsito. Tulus mengatakan dengan kondisi pandemi seperti saat ini, Indonesia mengalami Krisis Ganda, yaitu kuota Dan waiting list serta penerapan protokol kesehatan. 

Ia menambahkan hal ini dapat menyebabkan adanya pasar gelap dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti percepatan keberangkatan yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Pemerintah perlu berhati hati dalam melaksanakan kebijakan dan memantau setiap kebijakan yang berlaku," tuturnya. 

Hadir dalam kegiatan FGD Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief,  Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Bagus Hendraning Kobarsyih, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta  Prof. Tulus Warsito, Universitas Gajah Mada Dr. Siti Mutiah Setiyawati, M.A.,  serta  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Dr. Dadi Darmadi.

(haji.kemenag.go.id/ICA)