Kemenhaj Minta Tambahan Anggaran Rp1,8 Triliun Untuk Persiapan Haji 2027

HIMPUHNEWS — Meski proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 masih berlangsung, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan persiapan musim haji mendatang.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Gus Irfan, tambahan anggaran diperlukan karena sejumlah kebutuhan persiapan haji tahun depan belum masuk dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Ada penyesuaian anggaran, ada sekitar Rp 1,8 triliun karena persiapan haji belum dianggarkan pada pagu kemarin. Jadi kita ajukan Rp 1,8 T tambahan untuk persiapan haji," kata Gus Irfan usai rapat.

Fokus untuk Persiapan Haji dan Penguatan SDM

Gus Irfan menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan persiapan penyelenggaraan haji, termasuk penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kemenhaj.

"Persiapan segala macam. Persiapan dalam negeri termasuk juga sebagian untuk penyiapan SDM kita," ucap dia.

Ia mengakui kebutuhan sumber daya manusia di kementerian yang dipimpinnya masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, penguatan organisasi menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan ke depan.

"Karena SDM kita belum lengkap, kemarin kita masih tambal sulam, sekarang ini kita mau lengkapi semuanya," imbuh dia.

Haji 2027 Disiapkan Sejak Sekarang

Dalam rapat kerja tersebut, Menhaj menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses yang berjalan berkesinambungan. Oleh sebab itu, persiapan musim haji berikutnya harus dimulai bahkan ketika operasional haji tahun berjalan belum sepenuhnya selesai.

Menurutnya, pagu anggaran tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek layanan dan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah.

"Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," ujar Menhaj.

Kemenhaj juga menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 sebagai pijakan dalam menyusun program kerja tahun mendatang. Berbagai temuan di lapangan, kebutuhan jemaah, perkembangan kebijakan internasional, hingga penguatan kelembagaan menjadi bahan penyempurnaan layanan.

Menhaj menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Kemenhaj dalam menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan memberikan kemaslahatan yang luas.

Rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI sekaligus menjadi momentum awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru yang memiliki mandat khusus dalam penyelenggaraan haji dan umrah secara lebih fokus dan terintegrasi.

Dengan dukungan anggaran dan sinergi bersama DPR, Kemenhaj optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada musim haji mendatang.