Pemerintah Dorong Produk Nasional Masuk Rantai Pasok Haji Umrah, Ini 6 Strategi Prioritas yang Disiapkan

HIMPUHNEWS – Upaya memperkuat kontribusi sektor haji dan umrah terhadap perekonomian nasional terus dilakukan Kementerian Haji dan Umrah. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU), pemerintah menyiapkan enam strategi prioritas yang akan menjadi arah pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah secara nasional, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha dalam negeri untuk masuk ke rantai pasok penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Enam strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang digelar di Surabaya, Kamis (6/8/2026). Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan sekaligus perumusan langkah implementasi agar pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji memerlukan kolaborasi berbagai sektor sehingga tidak dapat dilakukan secara parsial.

"Potensi yang dimiliki setiap daerah perlu dipetakan dan diintegrasikan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Dengan demikian, produk dan layanan dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah," ujar Jaenal.

Menurut Jaenal, enam strategi prioritas tersebut meliputi penyusunan roadmap dan pemetaan potensi daerah, penguatan rantai pasok berbasis produk dalam negeri, pengembangan Kampung Haji sebagai pusat promosi produk unggulan, peningkatan kapasitas dan pendampingan pelaku usaha, penguatan monitoring dan evaluasi, serta percepatan digitalisasi tata kelola pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Hubungkan Potensi Daerah dengan Kebutuhan Haji dan Umrah

Jaenal menjelaskan, strategi tersebut dirancang untuk menghubungkan berbagai potensi ekonomi daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Melalui pendekatan tersebut, produk unggulan daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelaku usaha nasional diharapkan memperoleh akses yang lebih luas ke dalam rantai pasok sektor haji dan umrah.

Selain itu, Ditjen PE2HU juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pelaku usaha, koperasi, UMKM, asosiasi, serta berbagai lembaga pendukung. Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus memastikan produk dan layanan yang dikembangkan memenuhi standar, memiliki daya saing, dan mampu memasuki pasar haji dan umrah.

"Pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan ibadah, tetapi juga bagaimana menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata," kata Jaenal.

Melalui implementasi enam strategi tersebut, Ditjen PE2HU menargetkan terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan haji dan umrah, tetapi juga memperluas keterlibatan pelaku usaha nasional dan daerah serta meningkatkan kontribusi sektor haji terhadap perekonomian Indonesia.