SAR 14 Juta Dana Asuransi Haji Dikembalikan, Saudi Bakal Perketat Aturan Kesehatan

HIMPUHNEWS – Persoalan pemotongan dana asuransi jemaah haji Indonesia senilai SAR 14 juta akhirnya menemui titik terang. Dana yang sebelumnya dipotong dari rekening e-Wallet tersebut kini telah dikembalikan setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh.

Namun, pengembalian dana itu bukan berarti persoalan perlindungan asuransi jemaah dengan riwayat penyakit tertentu telah sepenuhnya selesai. Pemerintah Arab Saudi justru memberikan sinyal bahwa ketentuan kesehatan dan pertanggungan asuransi akan diterapkan lebih ketat pada penyelenggaraan haji berikutnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, koordinasi dengan pemerintah Saudi dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar pemotongan, melakukan validasi bersama, serta memastikan apakah sembilan jenis penyakit tertentu memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi.

Padahal, setiap jemaah haji Indonesia telah memperoleh perlindungan asuransi dengan nilai pertanggungan maksimal SAR 200.000.

“Melalui koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui KBRI Riyadh, kami meminta konfirmasi mengenai alasan pemotongan tersebut, termasuk memastikan apakah sembilan jenis penyakit dimaksud memang dikecualikan dari pertanggungan asuransi,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Denda Jemaah Haji 2026 Dimaafkan, tetapi Ada Catatan untuk 2027

Dalam penjelasan yang diterima bersamaan dengan pengembalian dana, otoritas Arab Saudi menyampaikan bahwa pengenaan denda terhadap jemaah haji Indonesia 2026 yang memiliki riwayat salah satu dari sembilan penyakit tersebut dimaafkan.

Meski demikian, kebijakan pengampunan itu tidak berlaku sebagai jaminan bahwa persoalan serupa akan kembali ditoleransi. Pemerintah Saudi telah memberikan sinyal akan memperketat penerapan ketentuan pada musim haji mendatang.

Kemenhaj RI juga diminta bersikap kooperatif dan memenuhi ketentuan yang nantinya disepakati dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Artinya, aspek kesehatan jemaah tidak lagi bisa diperlakukan sekadar sebagai kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan.

Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pembiayaan jemaah yang bersangkutan berpotensi dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar. Ketentuan ini membuat pemerintah Indonesia perlu memastikan proses pemeriksaan kesehatan dan perlindungan asuransi berjalan lebih cermat sejak awal.

Istithaah Kesehatan Diperkuat Sejak Memperoleh Porsi Haji

Mengantisipasi kemungkinan berulangnya persoalan tersebut, Kemenhaj menyiapkan penguatan penerapan istithaah kesehatan atau istithaah sihhiyah bagi calon jemaah haji 1448 H/2027 M.

Pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan persyaratan keberangkatan akan menjadi perhatian sejak proses persiapan. Pemerintah ingin memastikan jemaah yang diberangkatkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Kemenhaj berkomitmen tinggi untuk menerapkan istithaah sihhiyah bagi jemaah yang telah memperoleh porsi keberangkatan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan kesehatan harus menjadi perhatian sejak awal agar jemaah yang diberangkatkan benar-benar memenuhi ketentuan kesehatan,” ujarnya.

Penguatan pemeriksaan ini menjadi penting karena kondisi kesehatan jemaah berkaitan langsung dengan keselamatan selama berada di Tanah Suci. Terlebih, penyelenggaraan haji melibatkan aktivitas fisik yang membutuhkan kesiapan tubuh, sementara jemaah Indonesia memiliki latar belakang usia dan kondisi kesehatan yang beragam.

Jemaah Risiko Tinggi Bakal Disiapkan Asuransi Tambahan?

Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj juga melihat perlunya skema perlindungan asuransi tambahan bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi atau risiko tinggi (risti).

Skema tersebut terutama ditujukan bagi kelompok jemaah yang tidak memperoleh pertanggungan dalam asuransi yang berlaku. Dengan adanya perlindungan tambahan, pemerintah berharap kebutuhan pembiayaan yang tidak tercakup dalam polis utama dapat diantisipasi lebih awal.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memberikan kepastian perlindungan finansial bagi jemaah. Sebab, persoalan pengecualian penyakit dalam pertanggungan asuransi berpotensi menimbulkan konsekuensi biaya apabila tidak diantisipasi sebelum keberangkatan.

Dahnil menegaskan, penguatan istithaah kesehatan, kejelasan perlindungan asuransi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah Arab Saudi harus berjalan beriringan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan, tetapi memastikan jemaah memiliki kemampuan kesehatan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman. Perlindungan jemaah harus disiapkan sejak sebelum keberangkatan,” pungkasnya.

Pengembalian SAR 14 juta menjadi penyelesaian atas persoalan pemotongan dana yang melibatkan jemaah haji 2026. Namun, bagi persiapan Haji 2027, pekerjaan yang lebih besar justru ada di depan: memastikan kelayakan kesehatan jemaah sekaligus memperjelas siapa yang menanggung risiko pembiayaan ketika penyakit tertentu tidak masuk dalam cakupan asuransi.