Platform Nusuk Tidak Bisa Dihindari, PPIU di Indonesia Harus Mulai Adaptif Terhadap Teknologi

HIMPUHNEWS - Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Budi Darmawan mengatakan bahwa platform Nusuk yang diciptakan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak bisa ditolak oleh Indonesia.

Hadirnya platform Nusuk merupakan salah satu langkah strategis Arab Saudi untuk mendongkrak sektor pariwisata nasional mereka, sekaligus mengurangi dominasi minyak sebagai sumber pendapatan utama negara.

"Jadi Arab Saudi berharap jemaah umrah Indonesia dapat juga mengunjungi objek-objek wisata lain melalui platform Nusuk, tidak hanya Makkah dan Madinah," terang Budi dalam Rapat Anggota Himpuh, Kamis (15/12/2022) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Platform Nusuk memungkinkan setiap individu memesan paket perjalanannya secara mandiri, mulai dari visa, hotel, transportasi dan sebagainya.

"Kita bersyukur karena masih dilindungi oleh UU Nomor 8 Tahun 2019, dimana penyelenggaraan umrah di Indonesia harus melalui PPIU dan haji melalui PIHK," tandas Budi.

Meski demikian, Budi menyatakan PPIU dan PIHK harus melakukan upaya transformasi digital agar dapat adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mengatasi tantangan-tangangan kedepan.

"Kalau kita masih mempertahankan cara-cara lama atau konvensional, besar kemungkinan keberlanjutan bisnis umrah haji akan habis. Kami di Himpuh terus berupaya melakukan transformasi digital, dengan harapan semua anggota Himpuh juga ikut terdorong," paparnya.

Budi menyampaikan, saat ini jemaah yang berangkat dengan visa umrah bisa secara bebas berpergian ke Riyadh, Damam, Thoif serta berbagai wilayah lain di Arab Saudi.

"Dan sudah dipersilakan tanpa tasreh (surat izin). Kalau sebelumnya perlu tasreh, sekarang tidak perlu sama sekali. Saya mencobanya sendiri, pakai visa umrah berangkat ke Riyadh tidak pakai tasreh," terangnya.

Budi juga mengaku telah menerima informasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi bahwa mulai musim umrah tahun depan, atau 1 Muharram 1445 H, visa umrah dihapuskan.

"Kebijakan ini memang belum pasti, tapi besar kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu kedepan hanya ada visa turis dan semua harus kembali ke VFS," pungkas Budi.