Akademisi UIN Bandung: Istilah Subsidi Haji Tidak Tepat!

HIMPUHNEWS - Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Achmad Sarbini mengkritik keras penggunaan istilah 'subsidi haji'.

Ia mengatakan, istilah subsidi haji tidak hanya keliru, tapi juga sesat dan menyesatkan (dollun mudillun).

"Tidak ada itu subsidi untuk jemaah haji, yang ada adalah pengembalian nilai manfaat dari hasil pengembangan setoran awal jemaah haji yang dikelola BPKH. Jadi sesungguhnya itu adalah uang mereka, bukan subsidi," jelas Achmad Sarbini dalam kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) Diplomasi Haji, Rabu (28/12/2022) di Kota Bandung.

Menurut Achmad Sarbini, jemaah haji Indonesia telah menjalankan haji secara utuh, tidak perlu merasa bahwa mereka disubsidi oleh pemerintah.

"Justru yang disubsidi itu adalah para petugas dan pengawas haji, karena mereka itu berangkat menggunakan APBN, sementara jemaah tidak sama sekali dapat suntikan APBN, murni dari hasil pengembangan nilai manfaat," jelasnya.

Achmad Sarbini juga menyoroti peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan peningkatan nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji.

Saat ini, kata dia, nilai manfaat yang ditargetkan hanya sekitar Rp10 triliun per tahun. Tentu saja, nilai tersebut tidak akan cukup mengcover keberangkatan jemaah haji Indonesia bila kuota kembali normal, dan di saat bersamaan banyak komponen penyelenggaraan haji yang dinaikkan oleh Arab Saudi.

"Makanya kita butuh ekonom-ekonom hebat di BPKH, agar nilai manfaatnya jauh lebih besar. Jangan mengandalkan instrumen investasi yang return nya sederhana. Bahkan kita sudah mendengar, jika tidak ada perubahan signifikan, nilai manfaat dana haji itu akan habis pada tahun 2027," tukas Achmad Sarbini.