Diduga Petugas MCH Tak Kompeten, Picu Beragam Persoalan Muncul di Pelaksanaan Haji 2023

HIMPUHNEWS - Pelaksanaan haji 2023 sempat mendapat sorotan tajam, usai muncul beragam persoalan terkait pelayanan jemaah haji.

Salah satunya, di sektor transportasi, konsumsi dan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Arafah - Mina.

Tidak hanya itu, beragam persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, salah satunya diduga karena proses perekrutan petugas haji dan Media Center Haji (MCH) yang dituding kental akan nepotisme.

Imbasnya, petugas yang terpilih dinilai tidak semua memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga pelayanan terhadap calon haji terabaikan.

Hal ini terungkap dalam laporan Koran TEMPO edisi Selasa, 4 Juli 2023, berjudul "Karpet Merah untuk Petugas dari Ormas,".

Paling tidak dugaan ini disampaikan oleh Asrul—bukan nama sebenarnya—seorang jurnalis media nasional.

Asrul mendapat tawaran bergabung di MCH pada Januari lalu. Ia menganggap tawaran ini menjadi peluang untuk berangkat ke Tanah Suci, meliput pelaksanaan ibadah haji.

Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dari mengisi formulir pendaftaran hingga menyelesaikan sejumlah tes. “Yang menawarkan teman saya di PBNU,” kata Asrul, kemarin.

Asrul tak butuh waktu lama untuk melengkapi syarat administrasi.

Ia kemudian diminta bertemu dengan tim seleksi untuk wawancara.

Salah satu materi yang ditanyakan adalah tentang sikap petugas MCH ketika mendapat laporan dari anggota jemaah. “Misalnya ketika menemukan nasi basi, apa yang harus dilakukan?” kata dia.

“Saya jawab, kalau cuma satu tidak masalah. Tapi kalau seribu ya harus dilaporkan karena itu akan merugikan calon haji.

Belakangan, kata Asrul, pertanyaan-pertanyaan tim seleksi dirasa agak janggal. Misalnya, ada pertanyaan tentang organisasi masyarakat yang dipilih, yaitu antara Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

“Meski saya dibesarkan dengan kultur NU, tapi saya jawab saja Muhammadiyah,” ujarnya.

Saat itu dia berpikir, apa pun pilihannya, tidak ada yang salah karena kedua organisasi itu memang baik.

Selanjutnya, Asrul mendapat undangan untuk mengikuti computer assisted test di Asrama Haji Pondok Gede. Dalam tes itu, ada seratus pertanyaan yang harus dijawab.

Semuanya diselesaikan dengan cepat. Namun, saat akan mengirimkan jawaban, hasilnya tidak bisa dikirim melalui sistem.

“Tiga kali saya ulang selalu gagal sehingga nilai saya nol,” ucapnya.

“Dari 600 peserta tes, hanya saya yang tidak bisa. Jadi, seperti diblok.”

Di tempat tes, Asrul bertemu dengan belasan peserta dari rombongan berbeda. Kebetulan ia mengenal beberapa orang di antaranya.

Mereka berlatar belakang staf ahli anggota DPR dan ormas. Ternyata mereka tidak mengikuti rangkaian tes dari awal, tapi langsung mengikuti computer assisted test. “Prosesnya tidak transparan,” ucapnya.

Cerita berbeda disampaikan Misbahatul Hidayati. Perempuan berusia 42 tahun itu sama sekali tidak terhambat saat menyelesaikan seluruh tahap seleksi.

“Saya lolos dari perwakilan pesantren di Demak,” kata Misbahatul. “Ini pengalaman pertama saya menjadi petugas haji.

Sumber Tempo yang mempunyai pengalaman dalam mengelola calon haji mengatakan kualitas perekrutan petugas haji dan MCH tahun ini menurun jauh.

Sebabnya, tim seleksi lebih banyak memasukkan petugas haji yang tidak mempunyai pengalaman. Sebagian besar berasal dari anggota ormas.

“Jumlah petugas yang berpengalaman dikurangi sehingga di lapangan jadi banyak masalah,” ucapnya.

“Sebelumnya, perbandinganya 70:30, lebih banyak yang berpengalamannya. Sekarang kebalikannya.”

Proses rekrutmen, kata dia, juga tidak transparan dan cenderung memberikan karpet merah kepada anggota ormas tertentu. Kualitas dan kompetensi petugas menjadi terabaikan.

Tidak mengherankan, ketika pelaksanaan puncak ibadah haji, banyak petugas yang tidak paham dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.

“Jumlah petugas banyak, tapi tidak paham peran masing-masing,” katanya. “Jadi, cenderung ikut arus saja, satu gendong orang, lainnya ikutan.”

Tudingan tersebut tidak sepenuhnya ditampik oleh Direktur Jenderal Umrah dan Haji Kementerian Agama, Hilman Latief.

Dirinya membenarkan lembaganya merekrut banyak petugas haji dari kalangan ormas keagamaan, namun pihaknya menolak pernyataan yang menyebutkan jumah merata untuk jatah setiap ormas yang menjadi petugas haji.

Hilman menjelaskan anggota organisasi yang banyak mendaftar banyak berlatar belakang NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam.

“Dari kalangan agamawan dan tokoh di pesantren, termasuk perguruan tinggi, juga terepresentasikan,” klaimnya.

Soal pengalaman petugas haji, Hilman mengatakan telah merekrut sebagian petugas yang mempunyai pengalaman, baik secara administrasi maupun praktis.

Mereka yang berpengalaman direkrut dari Kementerian Agama tingkat pusat sampai daerah. “Jadi, memang tidak semua punya pengalaman, tapi kami kombinasikan."

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan proses perekrutan petugas haji dan MCH berjalan secara transparan.

"Mekanisme pendaftaran tes juga tidak ada perbedaan antara media mainstream dan media ormas Islam, baik cetak maupun elektronik. Proses rekrutmen berjalan lancar,” tandasnya.

Tahun ini ada sekitar 4 ribu petugas haji yang direkrut untuk membantu jemaah Indonesia melaksanakan ibadah haji.