Menag Minta Layanan Haji Ramah Lansia Ditingkatkan dan Perhatikan Detail Terkecil

HIMPUHNEWS- Kementerian Agama kembali mengusung kebijakan Haji Ramah Lansia pada penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024M. Meski sudah berjalan dengan baik pada tahun lalu, namun Kemenag tetap membuka ruang untuk berbagai perbaikan dan peningkatan layanan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024. Menag minta Rakernas menjadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji.

“Harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Buatkan program khusus. Ini penting, harus dijadikan prioritas, tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lain,” kata Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024 di Jakarta Kamis (14/03).

Menag juga menyoroti perihal makanan jemaah haji, dimana hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius pada penyelenggaraan haji tahun lalu.

“Berkaca dari pelaksanaan 2023, makanan harus diperhatikan. Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia,” ujar Menag.

Gus Men juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota. Tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000, terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Gus Men minta agar kuota ini bisa diserap dengan baik.

“Ini tidak mudah dalam organisasainya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya meyakini tim di dirjen PHU saat ini adalah terbaik. Jadi buktikan,” ungkapnya kepada para peserta Rakernas.

Gus Men juga tak ingin mendengar ada kelalaian dalam layanan jemaah, apalagi mendengar adanya perilaku krouptif. Karena itu, Menag meminta Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanan haji 2024. Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang berkaitan dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.

“Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam tugasnya. Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, prilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi. Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tegas Menag.

Sementara itu, Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan pada Penyelenggaraan Haji dan umrah, tahun ini Kementerian Agama menghadapi tantangan khusus dengan adanya kuota haji Indonesia terbesar sepanjang sejarah.

"Tahun ini Indonesia memperolah 241.000 kuota haji dimana jumlah ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah. Tentunya Kemenag perlu melakukan upaya dan mitigasi risiko dengan besarnya Jemaah Haji Indonesia," ungkap Hilman.

Rakernas Ditjen PHU, lanjut Hilman juga jadi wadah dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis dan praktis demi mewujudkan pelayanan haji terbaik kepada Jemaah Haji.

"Melalui tema "Mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang aman dan nyaman", diharapkan terwujudnya kepatuhan syariah, finansial dan kenyamanan Jemaah Haji melalui layanan yang profesional, " pungkas Hilman.

"Kami berharap dapat menciptakan pandangan haji dan umrah yang lebih baik. Haji merupakan kegiatan yang menjadi perhatian banyak pihak sehingga kami mengupayakan layanan yang optimal untuk Jemaah Haji," sambungnya.