Pemerintah Cari Cara Pangkas Ongkos Haji, Apa Saja Komponen yang Dievaluasi?

HIMPUHNEWS - Pemerintah kembali menyoroti tingginya ongkos ibadah haji yang harus ditanggung masyarakat. Isu efisiensi biaya haji menjadi perhatian Presiden seiring evaluasi penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, terutama pada komponen pengadaan layanan utama bagi jamaah.

Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mendorong agar biaya haji dapat ditekan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

"Ini menjadi concern dari Presiden bagaimana biaya atau ongkos haji dari tahun ke tahun itu bisa turun," kata Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Kemenhaj Harun Al Rasyid di Kota Padang, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Harun saat memberikan pembekalan kepada 90 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Embarkasi Haji Padang.

Hotel hingga Transportasi Jadi Fokus Evaluasi

Harun menjelaskan, dorongan penurunan ongkos haji muncul setelah Presiden mencermati masih adanya sejumlah biaya yang dinilai bisa dihemat. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya hotel bagi jamaah.

Menurutnya, pembentukan Kemenhaj tidak semata bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga diarahkan untuk menekan biaya ibadah haji yang dibayarkan masyarakat.

"Kita harus menurunkan setiap komponen pengadaan itu, baik itu transportasi, konsumsi, hotel maupun syarikah untuk pelayanan di Armuzna dan di Masyair," ujarnya.

Kampung Haji Dinilai Bisa Tekan Biaya, Tapi Kapasitas Terbatas

Selain evaluasi komponen layanan, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan Kampung Haji. Kawasan ini dikelola oleh Danantara sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem haji yang lebih terintegrasi sekaligus efisien dari sisi biaya.

Harun menyebut, Kampung Haji dikelola oleh Danantara Investment Management melalui akuisisi aset perhotelan dan real estat yang berada di kawasan Thakher City, Makkah.

Namun demikian, ia menegaskan kapasitas Kampung Haji saat ini masih terbatas dan belum mampu menampung ratusan ribu jamaah asal Indonesia. Kawasan tersebut baru dapat mengelola sekitar 20 ribu jamaah haji.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan ongkos haji masih membutuhkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, seiring besarnya jumlah jamaah Indonesia yang diberangkatkan setiap tahun ke Arab Saudi.