Timwas DPR Desak Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Arab Saudi

HIMPUHNEWS - Tingginya jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat selama musim haji 2025 memicu keprihatinan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Timwas, Saan Mustopa, menyebut sistem haji Indonesia perlu dibenahi total dan diintegrasikan langsung dengan sistem milik Pemerintah Arab Saudi.

“Jemaah kita mendaftar di usia 50, tapi berangkatnya di usia 75 tahun, karena harus menunggu hingga 25 tahun. Akibatnya, banyak yang berangkat dalam kondisi tidak sehat, bahkan ada yang meninggal sebelum berangkat,” ujar Saan dalam Rapat Evaluasi Haji 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Saan mengungkap, menurut Nota Diplomatik dari Pemerintah Saudi, lebih dari 50 persen jemaah dunia yang wafatberasal dari Indonesia. Ia mengusulkan sistem pemetaan kesehatan agar jemaah yang masih bugar bisa diprioritaskan untuk berangkat lebih awal.

Transportasi Amburadul, Sistem Harus Terhubung ke e-Hajj

Selain soal usia dan kesehatan jemaah, masalah transportasi juga disorot tajam. Saan menyebut masih banyak jemaah yang terlantar karena penjemputan yang terlambat, bahkan terpaksa berjalan kaki di bawah cuaca ekstrem.

“Transportasi yang tidak sesuai syarat Saudi harus dibenahi. Jangan lagi pakai bus sekolah atau bus tua. Kita butuh sistem transportasi yang layak, aman, dan terintegrasi dengan sistem Arab Saudi,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) perlu di-upgrade agar bisa real-time terhubung dengan e-Hajj milik Saudi, termasuk untuk urusan data jemaah, pengaturan akomodasi, hingga transportasi.

“Kita harus menciptakan sistem yang terintegrasi dengan Pemerintah Saudi. Itu satu-satunya cara agar kita bisa lebih cepat beradaptasi,” tambahnya.

Syarikah Harus Dipecah, Biar Ada Persaingan

Saan juga menyinggung soal monopoli syarikah (penyedia layanan haji Saudi) yang mengelola ribuan jemaah tanpa pesaing. Menurutnya, tanpa kompetisi, kualitas pelayanan sulit ditingkatkan.

“Kalau hanya satu syarikah yang mengelola, tidak ada saingan, tidak ada kontrol. Kita harus dorong agar ada 14 syarikah, sesuai dengan 14 embarkasi di Indonesia,” ujarnya.

Ia mencontohkan Syarikah MCDC yang mampu menyediakan lebih dari 3.000 sofa bed untuk 15.000 jemaah—hal yang menurutnya bisa jadi standar baru bila ada persaingan sehat.

“Dengan begitu, masing-masing akan bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Ini model yang harus diperluas,” tegas Saan.

Saan menutup dengan ajakan agar Indonesia tidak lagi mengulang masalah klasik tiap musim haji. Ia menekankan pentingnya sistem haji yang responsif terhadap kebijakan Saudi dan mampu meningkatkan grade pelayanan jemaah dari D ke B bahkan A.