Menag: Gagasan Haji Umrah Jalur Laut Potensial, Tapi Belum Jadi Agenda Prioritas

HIMPUHNEWS - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan agenda resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan wacana ini bisa dikembangkan jika infrastruktur dan regulasinya mendukung.

“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu, dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya. Nggak tahu nanti kalau Badan Penyelenggara Haji punya pembicaraan khusus itu,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/7/2025).

Pernyataan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari respons Menag di forum peluncuran The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Gedung Bappenas pada 8 Juli 2025. Dalam forum tersebut, Menag merespons positif gagasan ibadah umrah via kapal pesiar yang diutarakan oleh Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar.

“Apa yang digagas oleh Bapak Nirwanda saya kira sangat perspektif ya. Terutama tadi memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” ucapnya.

Peluang Terbuka

Menag mengungkapkan bahwa pihaknya telah membicarakan peluang tersebut dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi, terutama menyangkut rute ke pelabuhan Jeddah yang sedang dikembangkan. Peluang ini terbuka lebar, tidak hanya bagi negara-negara sekitar seperti Mesir, tapi juga Indonesia dan kawasan Asia lainnya.

“Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia kemungkinan untuk itu, dan itu terbuka peluang, agar bukan hanya negara-negara yang kawasan dekat Jeddah bisa mengakses seperti Mesir, tapi juga dari Indonesia, mungkin juga dari Asia Tenggara dan Asia lain,” jelasnya.

Dalam forum yang sama, Sapta Nirwandar menjelaskan bahwa sebuah perusahaan pelayaran asal Malaysia, IslamiCruise, telah merancang keberangkatan umrah menggunakan kapal pesiar mewah Costa Serena yang dijadwalkan berlayar pada 5 Januari 2026. Rute pelayaran tersebut akan melintasi Port Klang – Banda Aceh – Maladewa – Oman – dan berakhir di Jeddah.

“Ini yang saya waktu itu lapor dengan Pak Nasarudin bahwa kapal pesiar sudah menanti untuk umrah, tapi sayangnya ownership-nya di sebelah, bukan di kita. Lumayan Rp60 juta bisa belajar macam-macam selama perjalanan,” kata Sapta.

Sapta menjelaskan bahwa waktu tempuh umrah lewat kapal pesiar kini hanya 12 malam, sangat berbeda dengan masa lampau ketika ibadah haji melalui laut memakan waktu berbulan-bulan.

“Kakek saya dulu dari Lampung ke Makkah empat bulan naik kapal, sekarang 12 hari, dan cruise flight, pergi cruise, pulangnya pakai pesawat,” tuturnya.

Meski penuh potensi, Menag menegaskan bahwa skema ini belum menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Ia menyebut perlunya pembahasan lebih lanjut antar pemangku kepentingan, terutama kesiapan lembaga penyelenggara haji dan regulasi Saudi.

“Kita belum pernah angkat sebagai sebuah wacana khusus,” pungkasnya.