Menimbang Wacana “War Tiket Haji”: Antara Ijtihad Kebijakan dan Prinsip Keadilan”

HIMPUHNEWS - Wacana yang disampaikan oleh Menteri Haji Umrah RI KH Mochamad Irfan Yusuf terkait kemungkinan penerapan mekanisme “war tiket haji” menjadi diskursus penting dalam upaya mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia.

 

Pada prinsipnya kami selalu mendukung setiap ikhtiar dan program positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Upaya mencari terobosan tentu merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi umat.

 

Namun demikian, setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut ibadah dan jutaan masyarakat, perlu dikaji secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.

 

 

Kami memandang bahwa gagasan “war tiket haji” merupakan sebuah bentuk ijtihad kebijakan yang sah. Dalam konteks pengelolaan haji yang kompleks, ruang inovasi memang diperlukan.

 

Namun, ijtihad tersebut harus memenuhi tiga prinsip utama:

1.Keadilan (fairness)

2.Transparansi

3.Kemaslahatan umat secara luas

 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, negara berkewajiban menjamin pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah secara adil dan merata.

 

 

Mengacu pada penjelasan awal Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, konsep ini secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut:

•Pemerintah menetapkan program dan harga paket haji

•Jamaah yang memenuhi syarat istito’ah (kemampuan finansial dan kesehatan) dapat langsung mengikuti program

•Mekanisme seleksi bisa berupa:

•first come first served (siapa cepat dia dapat)

•atau skema kompetitif (mendekati lelang)

 

Meski demikian, hingga saat ini detail implementasi masih belum sepenuhnya jelas.

 

 

Pernyataan bahwa antrean haji muncul setelah adanya Badan Pengelola Keuangan Haji perlu diluruskan secara historis.

 

Faktanya:

•Antrean panjang sudah terjadi sejak 2009–2013

• Sistem setoran awal pendaftaran Haji reguler sudah di mulai dari tahun 1999 (bisa dikatakan dengan diasakannya setoran awal pendaftaran disebabkan sudah mulai ada antria walaupun tidak sepanjang sekarang) didaftarkan atas nama jamaah Haji, kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SISKOHAT dengan prinsip first come first served.

•Sementara BPKH sendiri baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

 

Artinya, antrean bukan disebabkan oleh BPKH, melainkan oleh faktor struktural.

 

 

Berdasarkan analisa kami, antrean panjang disebabkan oleh:

1.Kuota terbatas

Mengacu pada kebijakan global (OKI), rasio kuota ±1:1000 dari jumlah Muslim, 

2.Pertumbuhan populasi Muslim Indonesia tidak sebanding dengan rasio kuota yang ada.

3.Meningkatnya kesadaran dan minat berhaji

4.Peningkatan daya beli masyarakat

 

Jadi persoalan utamanya adalah ketidakseimbangan antara supply (kuota) dan demand (jamaah)

 

 

 

1. Potensi Hilangnya Rasa Keadilan

•Jutaan jamaah telah menunggu puluhan tahun

•Perubahan sistem berpotensi:

•menghilangkan hak moral mereka

•menimbulkan gejolak sosial

 

Selain itu:

•Jamaah kurang mampu akan sulit bersaing

•Harga paket Haji Reguler tanpa subsidi dari nilai manfaat antrean Haji berpotensi di kisaran starting Rp90–100 juta atau lebih

 

2. Implikasi terhadap Dana Haji

 

Jika antrean dihapus:

•maka logika sistem setoran awal juga hilang

•dana kelolaan ±Rp170 triliun di BPKH harus dipertanyakan:

•apakah dikembalikan?

•bagaimana mekanismenya?

 

Ini bukan hanya isu teknis, tetapi isu kepercayaan publik

 

Solusi Konstruktif yang Bisa Dipertimbangkan:

 

Jika pemerintah tetap ingin menguji gagasan ini,  ada beberapa alternatif:

 

1. Memanfaatkan Sisa Kuota Tahunan

 

Setiap tahun terdapat ±1.000–3.000 kuota tidak terpakai karena:

•wafat

•sakit/hamil

•batal berangkat karena finansial, tidak dapat izin kerja dll

 

Kuota ini bisa:

•dijadikan pilot project “war tiket haji”

•dikelola secara transparan & akuntabel

 

2. Menggunakan Kuota Tambahan

 

Jika Indonesia mendapatkan tambahan kuota:

•program ini bisa diterapkan tanpa mengganggu antrean existing

 

Model ini sudah diterapkan di negara lain seperti Turki:

•ada program antrean

•dan program alternatif (melalui undian)

 

3. Dual System (Sistem Ganda)

•Haji Reguler: tetap antre (berbasis keadilan sosial)

•Haji reguler Non-Antrian: berbasis kemampuan (tanpa subsidi)

 

Dengan syarat:

•tidak mengganggu hak jamaah existing

•tetap dalam koridor regulasi nasional

 

 

Wacana “war tiket haji” adalah gagasan yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mencari solusi. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data, perlu ada penyesuaian Undang Undang Haji, serta tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem.

 

Kami berpandangan bahwa:

inovasi penting, tetapi keadilan dan kepercayaan publik jauh lebih penting

 

Karena pada akhirnya, penyelenggaraan haji bukan sekadar soal manajemen kuota, tetapi juga amanah umat dan tanggung jawab negara.

 

Ditulis oleh Zaky Zakaria Anshary, Sekjen Amphuri.