Pro-Kontra Wacana "War Tiket Haji", HIMPUH Jabar Soroti Tiga Hal Ini

HIMPUHNEWS - Wacana penerapan sistem ‘war tiket’ untuk keberangkatan haji yang digulirkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menuai respons kritis. Skema ini disebut-sebut bisa memangkas antrean panjang jemaah, namun di sisi lain dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama terkait keadilan akses.

Di tengah lamanya daftar tunggu haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, konsep ‘war tiket’ menawarkan peluang berangkat di tahun yang sama bagi jemaah yang siap secara finansial dan fisik saat pendaftaran dibuka. Namun, gagasan tersebut justru memicu kekhawatiran dari pelaku industri haji dan umrah.

HIMPUH Jabar: Ada Tiga Isu Krusial

Ketua Koordinator Wilayah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Dodi Sudrajat, menegaskan bahwa wacana tersebut tidak bisa diterapkan tanpa kajian matang. Ia menyebut setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah.

"Jadi kalau saya mencoba merumuskan adalah ada tiga hal. Satu, ini yang harus dipersiapkan adalah keadilan. Jadi, masalahnya bukan pada individu, melainkan pada sistem yang secara desain menguntungkan pihak tertentu. Yang punya akses terhadap war tiket itu," ujarnya, Senin (13/4/2026).

Menurut Dodi, skema berbasis kecepatan dan akses tersebut berisiko menciptakan kelas baru dalam layanan ibadah haji. Mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih serta akses teknologi cepat berpotensi lebih diuntungkan dibanding jemaah lain yang telah lama mengantre.

"Kemudian biaya yang digunakan untuk sistem war tiket ini, ini kan mahal. Jadi akses ini hanya terbatas pada kelas ekonomi tertentu. Nantinya membuat kelas-kelas baru, dan nantinya muncul ketidakadilan bagi jemaah di pelosok," kata dia.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak melupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat.

"Mempertanyakan apakah tujuan hukum Islam itu untuk kemaslahatan tetap terjaga atau justru terabaikan demi efisiensi ini. Kemudian ketiga, hak konstitusional yang menghubungkan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa tanpa ada diskriminasi," jelasnya.

Risiko Kesenjangan Digital

Sorotan lain tertuju pada aspek digitalisasi yang menjadi tulang punggung sistem ‘war tiket’. Dodi menilai, tidak semua masyarakat memiliki akses dan literasi digital yang memadai, terutama di wilayah terpencil.

"Jadi hak hak konstitusionalnya gimana nih keadilan bagi seluruh rakyatnya. Karena literasi digital ini kan harus benar-benar menjangkau yang sudah mendapat kuota. Karena kalau ini tidak dikemas nanti ada jurang digital," ucapnya.

Ia menegaskan, jika sistem tersebut justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat, maka legitimasi moralnya patut dipertanyakan.

Masih Ada Peluang, Asal Tak Ganggu Kuota Reguler

Meski demikian, HIMPUH Jawa Barat tidak sepenuhnya menolak gagasan tersebut. Dodi membuka peluang implementasi dengan catatan penting, yakni tidak mengganggu kuota haji reguler yang sudah berjalan.

Ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum kebijakan ini ditetapkan secara resmi.

"Jadi wacana war tiket haji ini ini tentunya harus memerlukan reorientasi mendalam sebelum diangkat menjadi regulasi resmi di Indonesia. Digitalisasi harus tetap diletakkan dalam koridor hukum, sesuai amanat konstitusi dan Prinsip Maqashid Syariah," ungkap Dodi.