Berita

Beberapa waktu belakangan wacana pembentukan Kementerian Haji kian menguat. Banyak tokoh dan figur tanah air mengusulkan agar pemerintahan baru Prabowo - Gibran memisahkan tata kelola penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Hal ini dinggap penting dilakukan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik kedepannya.

PT Bank Mega Syariah mengaku siap berinovasi menghadirkan solusi finansial bagi calon jamaah haji dan umrah, lewat berbagai produk, seperti tabungan haji.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp65 triliun pada 2023 menjadi Rp194 triliun pada 2030.

Seiring dengan dimulainya musim umrah atau ziarah kecil di Arab Saudi, pihak berwenang telah menghimbau para jamaah untuk mempersiapkan diri secara fisik untuk melaksanakan ibadah. Jemaah juga diimbau untuk merawat kaki mereka dan memastikan kondisi kaki tetap prima saat menjalani ibadah.

Otoritas Umum untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah menyediakan berbagai layanan terpadu untuk menjamin lingkungan yang aman, nyaman, dan mudah diakses bagi para lansia, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lebih mudah.

Raja Salman bin Abdulaziz menjalani pemeriksaan kesehatan pada Minggu (6/10) malam WAS. Dilansir dari Saudi Gazette, Istana Kerajaan mengatakan pemeriksaan kesehatan itu merupakan anjuran dari Klinik Kerajaan karena Raja Salman mengalami radang paru-paru.

Haji Furoda merupakan salah satu program untuk keberangkatan haji yang menawarkan waktu tunggu keberangkatan lebih fleksibel.

Seorang agen travel haji umrah melakukan modus penipuan haji furoda atau haji mujammalah kepada satu keluarga di Kabupaten Gresik-Jawa Timur. Diketahui pelaku bernama Mitta Agustina saat ini telah ditangkap dan telah menjalani sidang pada Rabu (02/10) lalu.

Dalam rangka meningkatkan layanan konsumsi untuk jemaah haji dan umrah Indonesia, BPKH Limited meluncurkan produk Bumbu Kampoeng guna memenuhi kebutuhan perusahaan catering yang menyediakan makan bagi jemaah.

Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman telah mengeluarkan perintah untuk menunjuk empat imam di Dua Masjid Suci. Hal ini diumumkan oleh Sheikh Abdulrahman Al-Sudais, kepala Kepresidenan Urusan Agama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Mantan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk optimalisasi investasi dana haji.

Anggota DPR RI Periode 2024–2029 Ledia Hanifa mendorong para anggota DPR RI 2024–2029 lainnya untuk mengawal implementasi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji).

Beberapa maskapai penerbangan yang beroperasi di Kawasan Teluk di Timur Tengah telah menyesuaikan rute penerbangan mereka untuk memastikan keselamatan penumpang setelah serangan Iran terhadap Israel.

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi mempelopori transformasi Mekkah dengan proyek distrik komersial senilai $10 miliar (Rp153 triliun), yang mengubah lanskap kota. 

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mendiskusikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited sebagai lembaga yang mengelola dana haji Indonesia dan investasinya di Arab Saudi dengan Wakil Menteri Keuangan Arab Saudi Abdulmuhsen S. Alkhalaf.

Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Auditorium Raudhah Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Selasa (01/10/2024).  Sosialisasi ini dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo, Pj Gubernur NTB yang diwakili Kadis Koperasi dan UMKM NTB, Ahmad Mashuri, perwakilan Kanwil Kementerian Agama NTB, Pimpinan pondok pesantren, sejumlah stakeholder terkait serta tamu undangan lainnya.

Majelis Ulama Indonesia mengusulkan Pemerintahan Prabowo-Gibran memisahkan tata kelola haji dari Kementerian Agama dan membuat Kementerian Infaq dan Haji. Menurut MUI, Kemenag seringkali terlalu sibuk dalam penyelenggaraan haji padahal tugas dari Kementerian jauh lebih luas yakni  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Akademisi dan Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan penunjukan Menteri Agama merupakan hak prerogatif presiden, sehingga Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak seharusnya memberikan rekomendasi seperti yang dibacakan pada Sidang Paripurna DPR ke-8.

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi mengumumkan pembaruan peraturan yang mengatur visa kerja sementara untuk layanan haji dan umrah pada Selasa (01/10).

Kementerian Agama tengah menyusun Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Sertifikasi Pembimbing Manasik. Penyusunan KMA ini merupakan penyempurnaan Pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji yang ditetapkan berdasarkan Kepdirjen Nomor : D/223 /2015 dan Kepdirjen Nomor :D/127/2016.

 Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membagikan tips untuk menghindari kepadatan dan melaksanakan ibadah umrah dengan nyaman di Masjidil Haram. Kementerian mengimbau jemaah memanfaatkan waktu yang tidak ramai untuk memudahkan ibadah umrah. Pihaknya menyebut jemaah bisa melihat indikator warna yang tertera pada aplikasi Nusuk.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan menjadikan ijtima ulama VIII sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan haji di Tanah Air.

Pansus Angket Haji membacakan hasil kerjanya di hadapan sidang Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Senin (30/09) di Senayan, Jakarta. Ada lima rekomendasi yang dibacakan Nusron Wahid selaku Ketua Pansus mulai dari revisi uu haji hingga perlunya Menteri Agama yang kompeten dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Panitia Khusus  atau Pansus Hak Angket Haji 2024 memberikan lima rekomendasi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan proses akurasi data bagi calon Jemaah haji khusus tahun 2025. Menurut HIMPUH proses ini harus menjadi prioritas Kemenag untuk memudahkan persiapan penyelenggaraan haji khusus bagi PIHK.