Nilai Manfaat Dana Haji Masih Rendah, DPR Desak BPKH Lebih Agresif

HIMPUHNEWS - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mendesak agar pengelolaan dana haji dilakukan secara lebih agresif dan terukur untuk meningkatkan nilai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh jamaah.

Hal ini disampaikan Ansory dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji: Evaluasi, Solusi, dan Arah Kebijakan Nasional” yang digelar Fraksi PKS DPR RI pada Selasa (15/7/2025) secara hybrid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Forum ini turut menghadirkan sejumlah pihak strategis seperti Dirjen PHU Kemenag RI, Wakil Kepala BP Haji, serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam diskusi, Ia menyoroti adanya ketimpangan antara total biaya haji yang mencapai Rp89 juta, dengan porsi yang dibayarkan langsung oleh jamaah sekitar Rp56 juta, dan setoran awal hanya Rp25 juta. Ini menunjukkan nilai manfaat yang diperoleh jamaah saat ini sekitar 38 persen.

“Kita dorong agar nilai manfaat ini bisa ditingkatkan,” ujar Ansory.

Dorong BPKH Lebih Proaktif dan Naikkan Setoran Awal

Ansory menilai BPKH perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dalam mengelola dana.

“Boleh ngerem, tapi harus gas juga. Kalau mobil Anda sehat, gas saja. Jangan terlalu hati-hati sampai kehilangan momentum,” ujarnya, mengutip pendapat seorang pakar keuangan.

Di sisi lain, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji juga sedang berlangsung bersamaan dengan revisi UU Haji Nomor 8 Tahun 2019. Salah satu poin penting adalah dorongan agar setoran awal haji dinaikkan agar struktur pembiayaan lebih seimbang.

“Kita ingin dana awal itu bisa dinaikkan menjadi Rp35 juta sampai Rp40 juta. Tapi juga jangan melulu menekan jamaah. BPKH harus berani mengelola dananya dengan hasil maksimal,” lanjutnya.

Saat ini, Menurut Ansory dana haji yang dikelola BPKH mencapai angka Rp137 triliun. Karena itu, DPR menekankan pentingnya pengelolaan yang amanah dan profesional, dengan melibatkan sosok ekonom muslim yang kompeten dan kredibel.

Targetnya, nilai manfaat bisa lebih ideal dan berimbang. “Kalau nilai manfaat bisa 50:50 antara jamaah dan subsidi dari manfaat, itu sudah luar biasa,” tutupnya.